TARGETNEWS.ID SURABAYA,– Lembaga Perlindungan Konsumen Jagad Keadilan Indonesia (LPK-JKI) di bawah pimpinan Dodik Firmansyah, S.H., menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan dan mengawal hak-hak konsumen. Sebagai bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat, LPK-JKI membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan dalam berbagai persoalan barang maupun jasa.
Layanan pengaduan ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 4, konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, menyampaikan keluhan, mendapatkan advokasi dan perlindungan, serta memperoleh penyelesaian sengketa secara patut.
Selain itu, Pasal 44 UU Nomor 8 Tahun 1999 juga mengatur peran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), termasuk membantu konsumen memperjuangkan haknya, menerima keluhan atau pengaduan, serta bekerja sama dengan instansi terkait dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
LPK-JKI membuka ruang pengaduan untuk berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, tidak hanya terkait barang dan jasa, tetapi juga permasalahan yang berkaitan dengan sektor perumahan dan jasa keuangan.
Ruang Lingkup Pengaduan dan Pendampingan
Beberapa persoalan yang dapat dikonsultasikan dan disampaikan melalui layanan pengaduan LPK-JKI meliputi:
1. Sengketa Perumahan dan Properti, termasuk persoalan pembelian rumah, keterlambatan serah terima unit, bangunan yang tidak sesuai spesifikasi atau perjanjian, permasalahan dokumen kepemilikan, serta dugaan kerugian konsumen akibat transaksi dengan pengembang.
2. Sengketa Perbankan, meliputi persoalan pelayanan perbankan, transaksi yang dipermasalahkan, ketidaksesuaian informasi produk, bunga, biaya administrasi, tagihan, maupun persoalan perjanjian kredit antara nasabah dan pihak bank.
3. Kredit Macet dan Permasalahan Pembiayaan, termasuk konsultasi mengenai tunggakan angsuran, perhitungan sisa kewajiban, denda, restrukturisasi kredit apabila memenuhi persyaratan, serta persoalan penagihan yang dipermasalahkan konsumen.
4. Sengketa Leasing dan Perusahaan Pembiayaan, termasuk persoalan kredit kendaraan bermotor, penarikan objek pembiayaan, mekanisme penagihan, rincian kewajiban, denda, serta pelaksanaan perjanjian pembiayaan yang dinilai merugikan konsumen.
Dalam menangani pengaduan tersebut, LPK-JKI menyatakan siap memberikan konsultasi, membantu menelaah dokumen dan kronologi permasalahan, melakukan koordinasi serta mediasi, hingga membantu mengawal upaya penyelesaian melalui jalur hukum sesuai ketentuan dan kewenangan yang berlaku.
Khusus persoalan perbankan dan perusahaan pembiayaan, perlindungan konsumen juga mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
LPK-JKI mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan pengaduan apabila menemukan dugaan pelanggaran hak konsumen. Setiap persoalan akan ditelaah berdasarkan dokumen, perjanjian, kronologi, serta ketentuan hukum yang berkaitan.
LPK-JKI: Konsumen Tidak Boleh Berjuang Sendirian
“Kami tidak akan membiarkan konsumen berjuang sendirian. LPK-JKI hadir untuk memastikan bahwa regulasi perlindungan konsumen ditegakkan dan hak-hak masyarakat dihormati oleh pelaku usaha,” tegas perwakilan LPK-JKI.
Pihak LPK-JKI juga menegaskan bahwa setiap persoalan akan ditangani dengan mengedepankan penyelesaian yang berimbang, transparan, dan sesuai ketentuan hukum. Khusus untuk persoalan kredit macet, pengaduan dan pendampingan tidak serta-merta menghapus kewajiban pembayaran, tetapi diarahkan untuk memastikan perjanjian, perhitungan tagihan, serta proses penagihan dilaksanakan sesuai aturan.
Masyarakat Dapat Menghubungi Sekretariat LPK-JKI
Bagi masyarakat yang mengalami persoalan perlindungan konsumen, sengketa perumahan, perbankan, kredit macet, maupun leasing, dapat menghubungi sekretariat LPK-JKI untuk konsultasi dan koordinasi pengaduan.
Kontak Layanan Pengaduan:
• Kontak pengaduan: Gede Ardika (Sekretaris LPK-JKI)
• Telepon/WhatsApp: 082333304750
• Kantor pusat: Jalan Jagalan, Surabaya.
Masyarakat disarankan menyiapkan identitas, kronologi kejadian, bukti transaksi, perjanjian atau kontrak, bukti pembayaran, serta dokumen pendukung lainnya agar pengaduan dapat ditelaah dengan baik.
LPK-JKI mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berani menyampaikan keluhan dan memperjuangkan haknya sebagai konsumen.
Bersama LPK-JKI, kawal hak konsumen, perjuangkan keadilan, dan wujudkan perlindungan masyarakat hingga tuntas. (red)










