TARGETNEWS.ID NASIONAL — Pernyataan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang meminta dukungan masyarakat untuk membantu pemerintah mengumpulkan kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun hingga akhir 2026 perlu mendapat perhatian dan kajian kritis. Persoalannya bukan sekadar bagaimana pemerintah mengejar target penerimaan pajak, melainkan bagaimana negara membangun kepercayaan publik melalui transparansi, keadilan perpajakan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM (ASH), Ketua Dewan Pembina Pusat ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional), menilai bahwa kewajiban masyarakat membayar pajak harus berjalan beriringan dengan kewajiban pemerintah mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat.
“Jangan hanya meminta rakyat membayar pajak, tetapi pemerintah juga harus membuktikan bahwa uang yang dikumpulkan dari masyarakat benar-benar dikelola secara transparan, efisien, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat nyata bagi kepentingan rakyat,” tegas ASH.
Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target APBN sebesar Rp2.357,7 triliun. Pemerintah masih membutuhkan sekitar Rp514 triliun untuk mencapai proyeksi penerimaan akhir tahun sebesar Rp2.310,8 triliun.
Menurut ASH, angka pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya tidak boleh dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan ekonomi nasional. Pemerintah juga harus mampu membuktikan bahwa pertumbuhan tersebut berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan, daya beli, kesempatan kerja, dan pemerataan ekonomi masyarakat.
Persoalan Hukum dan Akuntabilitas Negara
ASH yang juga selaku pemerhati sosial politik dan kebijakan publik, mengingatkan bahwa Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 secara tegas mengamanatkan APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sementara Pasal 23A UUD 1945 mengatur bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara harus diatur dengan undang-undang.
Artinya, pemungutan pajak bukan sekadar kewenangan pemerintah, melainkan instrumen konstitusional yang harus dijalankan berdasarkan hukum. Konsekuensinya, pemerintah juga memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan pengelolaan hasil pajak dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Hal tersebut diperkuat Pasal 23E UUD 1945 mengenai kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
“Jangan sampai kewajiban konstitusional rakyat membayar pajak lebih sering ditonjolkan, sementara kewajiban konstitusional pemerintah untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan uang negara justru kurang mendapat perhatian,” ujarnya.
Keadilan Pajak dan Prioritas Belanja Negara
ASH juga menyoroti pentingnya keadilan dalam sistem perpajakan. Pemerintah harus memastikan optimalisasi penerimaan tidak hanya bertumpu pada masyarakat kecil, pekerja, konsumen, dan pelaku UMKM.
Pengawasan terhadap korporasi besar, optimalisasi pajak sektor ekonomi digital, serta penindakan terhadap praktik penghindaran pajak harus menjadi bagian dari strategi penerimaan negara.
Di sisi lain, pemerintah perlu membuka informasi mengenai prioritas belanja negara, efektivitas program strategis, potensi pemborosan anggaran, serta hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurutnya, kepercayaan publik tidak dapat dibangun hanya melalui imbauan membayar pajak, tetapi melalui bukti nyata bahwa uang rakyat dikelola dengan integritas.
Pemerintah Harus Menjawab Kepercayaan Rakyat
ASH menegaskan, persoalan kekurangan penerimaan pajak tidak seharusnya dibebankan secara moral kepada masyarakat tanpa disertai evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan fiskal dan kualitas belanja pemerintah.
“Pajak adalah kontribusi rakyat untuk membiayai negara, bukan cek kosong bagi pemerintah. Setiap rupiah yang dipungut harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas. Rakyat berhak mengetahui ke mana uang mereka digunakan dan apa manfaatnya bagi kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Ia mendorong Kementerian Keuangan bersama DPR memperkuat pengawasan, transparansi, dan evaluasi APBN agar kebijakan fiskal tidak hanya berorientasi pada pencapaian angka penerimaan.
Pada akhirnya, keberhasilan negara bukan diukur semata-mata dari seberapa besar pajak yang berhasil dikumpulkan, melainkan dari seberapa besar uang pajak tersebut kembali menjadi kesejahteraan rakyat. Rakyat wajib membayar pajak sesuai hukum, tetapi pemerintah juga wajib transparan dan bertanggung jawab kepada rakyat.[]
Sumber: ASH
Editor: Tim Redaksi










