TARGETNEWS.ID SURABAYA – Pelaksanaan proyek di lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya menjadi sorotan setelah papan informasi proyek diduga tidak mencantumkan nilai anggaran sebesar Rp12.784.792.664,00, sebagaimana tercatat dalam data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Tidak dicantumkannya nilai anggaran pada papan informasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi publik dan transparansi penggunaan anggaran negara. Padahal, informasi mengenai nilai kontrak merupakan salah satu aspek penting agar masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek.
Sorotan juga mengarah kepada Hani selaku pelaksana proyek. Sejumlah pertanyaan muncul terkait alasan tidak dicantumkannya nominal anggaran serta kesesuaian informasi proyek di lapangan dengan data pengadaan yang tersedia.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai potensi penyimpangan, mulai dari dugaan pengurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi teknis hingga kemungkinan penggelembungan anggaran. Namun, seluruh dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen kontrak, realisasi pekerjaan, serta hasil audit pihak berwenang.
Upaya konfirmasi kepada Hani selaku pelaksana proyek telah dilakukan awak media. Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan atau klarifikasi yang bersangkutan.
Awak media kemudian berupaya meminta keterangan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya, khususnya mengenai tanggung jawab pengawasan dan keterbukaan informasi proyek tersebut.
Saat Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Febrina Sukmawati, yang juga disebut sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), hendak dikonfirmasi di ruang kerjanya, yang bersangkutan tidak berada di tempat karena sedang mengikuti rapat. Keterangan tersebut disampaikan Eka selaku Sekretaris Dinas.
Sementara itu, Awang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ketika dimintai tanggapan mengenai proyek tersebut, menyampaikan akan menghubungi Hani selaku pelaksana agar memberikan penjelasan.
Pernyataan tersebut belum menjawab substansi persoalan mengenai tidak dicantumkannya nilai anggaran pada papan informasi proyek maupun mekanisme pengawasan yang telah dilakukan oleh pihak terkait.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan publik: sejauh mana PPK dan KPA menjalankan fungsi pengawasan terhadap proyek bernilai belasan miliar rupiah tersebut?
Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, PPK memiliki tanggung jawab dalam aspek pengelolaan kontrak dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan. Sementara KPA menjalankan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran sesuai pendelegasian serta peraturan yang berlaku.
Pengawasan tidak semestinya hanya berhenti pada penandatanganan kontrak. Kesesuaian volume pekerjaan, spesifikasi teknis, jadwal pelaksanaan, serta perkembangan realisasi fisik dan keuangan juga menjadi hal penting yang harus dipastikan.
Mengacu pada ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahan terakhir melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2025, pelaksanaan pengadaan harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan persaingan sehat.
Publik pun berharap Inspektorat maupun aparat pengawasan dan penegak hukum dapat melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi langsung dari Hani maupun penjelasan substantif dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya terkait persoalan yang dipertanyakan.
Awak media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Hani, Febrina Sukmawati selaku Kepala Dinas, serta Awang selaku PPK guna memberikan penjelasan secara berimbang.
Bersambung……
Targetnews.id










