TARGETNEWS.ID NASIONAL – Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/11/2026), menyisakan persoalan serius setelah ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak wajar tidak dimasukkan dalam substansi regulasi tersebut.
Keputusan ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai arah politik legislasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebab, salah satu tantangan terbesar penegakan hukum adalah menelusuri dan memulihkan kekayaan yang diduga tidak sebanding dengan penghasilan sah pejabat publik.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa penghapusan ketentuan tersebut didasarkan pada pertimbangan HAM, perbandingan praktik hukum sejumlah negara, serta karakter UU Perampasan Aset yang dinilai merupakan hukum formil, bukan hukum pidana materiil.
ASH: HAM Jangan Dijadikan Alasan Mengabaikan Akuntabilitas Kekayaan Pejabat
Menanggapi keputusan tersebut, Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM (ASH) selaku pemerhati sosial politik dan kebijakan publik, menilai perlindungan HAM memang merupakan prinsip fundamental negara hukum. Namun, perlindungan HAM tidak semestinya dipertentangkan secara sederhana dengan kebutuhan negara memberantas korupsi.
“Pertanyaannya, mengapa perlindungan HAM selalu menjadi pertimbangan ketika negara hendak memperkuat instrumen pengawasan kekayaan pejabat, sementara hak masyarakat untuk mendapatkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi juga merupakan kepentingan konstitusional?” ungkap ASH.
Menurut ASH, illicit enrichment tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran untuk merampas kekayaan seseorang hanya berdasarkan kecurigaan. Harus ada standar pembuktian, pemeriksaan pengadilan, kesempatan membela diri, dan perlindungan terhadap hak milik yang sah.
Namun, prinsip tersebut juga tidak boleh berubah menjadi penghalang bagi negara untuk mengembangkan instrumen hukum yang proporsional dalam menghadapi dugaan kekayaan tidak wajar.
Persoalan UNCAC dan Politik Legislasi
ASH mengingatkan bahwa Pasal 20 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) mengatur illicit enrichment sebagai tindakan yang dapat dipertimbangkan untuk dikriminalisasi sesuai konstitusi dan prinsip dasar sistem hukum masing-masing negara.
Artinya, ketentuan tersebut memang bukan kewajiban kriminalisasi tanpa syarat. Akan tetapi, keberadaannya merupakan instrumen penting dalam diskursus internasional pemberantasan korupsi.
Di sinilah DPR perlu menjelaskan secara transparan mengapa pilihan legislasi Indonesia tidak mengakomodasi instrumen tersebut, termasuk apakah tersedia mekanisme alternatif yang sama efektifnya untuk menelusuri kekayaan tidak wajar.
Jangan Sampai Perampasan Aset Hanya Kuat di Atas Kertas
ASH juga menyoroti persoalan pembuktian tindak pidana asal (predicate crime). Apabila penegakan hukum terlalu bergantung pada pembuktian tindak pidana asal, sementara mekanisme penelusuran kekayaan tidak wajar tidak diperkuat secara memadai, efektivitas pemulihan aset berpotensi menghadapi hambatan.
Karena itu, pengesahan UU Perampasan Aset harus diikuti pengawasan ketat terhadap implementasinya, transparansi pengelolaan aset, independensi aparat, serta jaminan bahwa mekanisme non-conviction based asset forfeiture tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik maupun kepentingan pribadi.
“Negara jangan hanya menunjukkan keberanian merampas aset, tetapi juga harus berani membangun sistem yang mampu menelusuri asal-usul kekayaan secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.” tegasnya.
Bagi ASH, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup diukur dari lahirnya undang-undang, melainkan dari kemampuan negara membuktikan bahwa hukum berlaku setara bagi seluruh warga negara, termasuk mereka yang memegang kekuasaan.
“Jangan sampai negara begitu tegas terhadap rakyat kecil, tetapi kehilangan instrumen efektif ketika berhadapan dengan kekayaan tidak wajar para pemegang kekuasaan. Pemberantasan korupsi harus berdiri di atas keadilan, bukan kompromi politik.” pungkasnya.
Sumber: ASH
Editor: Tim Redaksi










