Home / Artikel / BERITA UTAMA / HUKRIM / INVESTIGASI

Minggu, 4 Februari 2024 - 15:36 WIB

Abuse of Power Pj Bupati Dan Dugaan Intimidasi Mantan Wakil Bupati Panaskan Politik di Kabupaten Sampang

Abuse of Power Pj Bupati Dan Dugaan Intimidasi Mantan Wakil Bupati Panaskan Politik di Kabupaten Sampang

Abuse of Power Pj Bupati Dan Dugaan Intimidasi Mantan Wakil Bupati Panaskan Politik di Kabupaten Sampang

Adanya dugaan Penyalahgunaan Kekuasaan (Abuse of Power) dilakukan PJ (Penjabat) Bupati Sampang, Rudi Arifiyanto, S.Sos, MA, MSE , sehingga berpotensi membuat situasi politik di wilayah Kabupaten Sampang memanas.

Penyalahgunaan kekuasaan yang dimaksud yaitu terkait wewenangnya dalam menjabat sebagai Pj Bupati Sampang  kurun waktu lima  hari terakhir.

Rudi Arifiyanto, S.Sos, MA, MSE meski tergolong baru menjabat sejak tanggal 31 Januari 2024 menjadi Pj Bupati Sampang, dirinya telah memutasi sembilan Kepala Puskesmas serta sejumlah tenaga kesehatan yang dipromosikan untuk memimpin puskesmas, dan akhir-akhir ini juga santer Pj Kepala Desa Se Kabupaten Sampang akan di ganti olehnya.
Sehingga atas tindakan tersebut patut menuai banyak tanda tanya dari berbagai  elemen masyarakat.

Bahkan wacana akan ada pergantian Pj Kepala Desa se Kabupaten Sampang itu seakan-akan terkesan dipaksakan sebelum  Pemilu digelar tanggal 14 Februari 2024 mendatang.

Sementara itu, PJ Bupati Sampang, Rudi Arifiyanto, S.Sos, MA, MSE tidak ada respon saat dihubungi via telepon maupun WhatsApp pribadi oleh rekan jurnalis untuk konfirmasi kebenaran dan tanggapan atas peristiwa tersebut.

Sekedar informasi bahwa pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) presiden dan wakil presiden RI (eksekutif ) serta calon anggota Legislatif baik di tingkat Daerah, Provinsi dan RI akan digelar pada hari Rabu 14 Februari 2024 mendatang.

Baca juga  Babinsa Koramil 15/Klirong Komsos Dengan Pedagang Pasar, Sekaligus Pantau Situasi Pasar

Menyikapi hal tersebut, maka tidak bisa dipungkiri dan dipastikan situasi politik di Kabupaten Sampang akan memanas serta kurang kondusif,mengingat pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sampang (periode 2029 – 2024) kini berada di partai pengusung yang berbeda, dan diketahui berpisah akibat konflik internal, sehingga mengusung banyak Caleg untuk memperebutkan kursi di Legislatif atau DPRD Kabupaten Sampang.

Bahkan, dari wacana tersebut juga di kuatkan dengan sikap mantan wakil Bupati Sampang, H.  Abdullah Hidayat, yang sekaligus notabene sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Sampang.

Selain itu tersebar pernyataannya bahwa Pj Bupati Sampang dalam waktu dekat akan mengganti seluruh Pj Kepala Desa.

“Saya tegaskan bahwa yang bisa mengganti PJ Kepala Desa itu, selain Bupati itu sendiri,  maka PJ Bupati juga bisa”, cetusnya.

“Saya sebagai mentor akan meluruskan hal yang bengkok-bengkok”, kata mantan Wakil Bupati Sampang, H. Abdullah Hidayat dalam sambutan di sebuah acara baru-baru ini di kecamatan.

Sementara itu, Pj Kepala Desa Ragung Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampang, A Irham Nurdayanto, S.STP, MS.i secara medadak menggelar pers release tentang insiden intimidasi terhadapnya yang mengaku berujung pada pengunduran dirinya sebagai Pj kades Ragung pada Jum’at (02/02/2024) karena akibat keterpaksaan.

Baca juga  Bhabinkamtibmas Sambangi Warga Serta Sosialisasi Aplikasi Polri Super App

Dimana Irham mengaku di tekan secara paksa oleh PJ Bupati Sampang Rudi Arifiyanto serta intimidasi menggunakan senjata tajam clurit oleh Mantan wakil Bupati Sampang yang sekaligus Ketua DPC PPP Kabupaten Sampang, H. Abdullah Hidayat.

Atas peristiwa tersebut, A Irham Nurdayanto menyatakan secara tegas dan terbuka untuk membatalkan Surat Pengunduran dirinya itu dan masih siap melanjutkan amanah sebagai PJ Kades Ragung.

Perlu diketahui bersama, Pj Bupati itu ada batasan dalam pengambilan kebijakan, terlebih lagi masalah mutasi pejabat, ASN dan sebagainya.

kewenangan penjabat Bupati sudah diatur cukup jelas dalam Peraturan Pemerintah tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Cukup jelas memuat larangan bagi penjabat.
Sesuai surat edaran yang dikeluarkan Mendagri yaitu para penjabat yang sebenarnya tidak memiliki hak dan mandat dari rakyat karena mereka dipilih Mendagri, terlebih penjabat Bupati pada dasarnya bersifat sementara. Junaedi

 

Share :

Baca Juga

BERITA UTAMA

Kompak Babinsa Dan Bhabimkamtibmas Sambangi Desa Binaan

Artikel

Jum’at Bersih Koramil 1208-06/Selakau Gelar Karya Bakti

Artikel

Dandim 0910/Malinau Hadiri Apel Gabungan Sinergitas TNI-POLRI Menjelang Pemilu Tahun 2024.

Artikel

Sambang ke Masyarakat, Bhabinkamtibmas Food Estate Lakukan Sosialisasi dan Imbauan

Artikel

Kodim 1008 dan Polres Tabalong Pastikan Malam Takbiran Berjalan Kondusif

Artikel

Dandim Temanggung Bacakan Amanat Pangdam IV/Diponegoro Pada Upacara Bendera 17-an

BERITA UTAMA

Rabat Beton di Wilayah Binaan, Babinsa Sempor Terjun Langsung Gabung Warga

BERITA UTAMA

Atlet Balap Sepeda Kota Tegal Raih Emas