Kemerdekaan pers adalah salah satu pilar terwujudnya kehidupan demokrasi dan merupakan wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip- prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum, maka jelas bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan azas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Amanat ini semua sudah tertuang didalam Undang-undan Pers No 40 Tahun 1999.
Tetapi pada tataran implementasi UU Pers, penulis sangat prihatin dan geram karena masih banyak menemukan permasalahan di lapangan, seperti peristiwa intimidasi, persekusi, dan kriminalisasi wartawan. Ini menandakan bahwa masyarakat dan penegak hukum masih belum memahami secara utuh tentang substansi dan filosofi UU Pers.
Secara khusus penulis menyoroti kasus yang menimpa Sdr. Ato Hendarto Pemred JejakInvestigasi.id dan bertepatan selaku Ketua DPC AWI (Aliansi Wartawan Indonesia) Kabupaten Majalengka dipidanakan atas aduan masyarakat yang dirugikan dengan pemberitaan Pernikahan Terlarang, maka pihak yang dirugikan mengajukan dengan aduan pasal-pasal karet yaitu Pasal 27 dan 28 tentang penghinaan dan atau pencemaran nama baik dan dianggap menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan. Kenapa penulis memakai istilah pasal karet, karena pasal-pasal ini tidak mempunyai tolak ukur yang jelas dan dapat mengancam kebebasan berekspresi, khususnya masyarakat sipil dan pers.
Pihak Penegak hukum wajib memberitahukan kepada pihak yang dirugikan tentang substansi pemberitaan media menurut UU Pers, dimana dalam pasal 1. no 11 yaitu hak jawab bagi seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya dan pihak media pers wajib melayani hak jawab sesuai pasal 5 UU Pers. Maka media berkewajiban memuat berita berikutnya sesuai harapan perbaikan dan pelurusan berita tersebut dari pihak yang dirugikan.
Artinya, karya jurnalis yang dianggap merugikan seperti penghinaan, pencemaran nama baik dan lain-lain, menurut UU Pers tidak bisa dipidanakan karena didalam UU ini sudah ada mekanisme hak jawab, hak tolak, hak koreksi. Apalagi tertuang dalam pasal 8 bahwa dalam melaksakan profesinya wartawan mendapat PERLINDUNGAN HUKUM.
Penulis mengingatkan bahwa selain UU Pers, telah terbit Surat Keputusan Bersama yang ditanda- tangani oleh Menteri Kominfo, Jaksa Agung RI, dan Kapolri, Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam UU No 11 Th 2008 Tentang Informasi Sebagaimana Telah Diubah Deng UU No. 19 Th 2016 Tentang Perubahan Atas UU No 11 th 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tertulis pada pasal 27 ayat 3 poin i. bahwa:
Untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers sebagai lex specialis, BUKAN oleh Pasal 27 ayat 3 UU ITE.
Maksud diatas adalah kekhususan tentang pecemaran nama baik dan yang lainnya yang ditujukan kepada karya jurnalis (pemberitaan) maka penyalesaiannya dikembalikan kepada UU Pers, dimana pihak yang dirugikan punya hak jawab untuk pelurusan dan perbaikan terhadap berita yang dimuat.
Yang dimaksud institusi pers Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999, bahwa Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia, yaitu media pers atau perusahaan pers baik cetak maupun elektronik.
Adapun legalitas Media Pers atau Perusahaan Pers menurut UU Pers pasal 9 ayat 2. bahwa setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia, artinya memiliki legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM, apakah sudah terdata atau belum terdata oleh Dewan Pers, yang terpenting adalah sudah memiliki legal formal berbadan hukum dari Kementrian Hukum dan HAM karena menurut UU Pers tidak ada klausul tertulis bahwa perusahaan pers harus terdaftar atau harus mendaftar kepada Dewan Pers, yang ada adalah sebaliknya, menurut UU Pers pasal 15 ayat 2 poin f, dimana Dewan Pers untuk melaksanakan tugas fungsinya yaitu mendata perusahaan-perusahaan Pers yang ada di Indonesia.
Kesimpulan:
1. Bahwa Karya Jurnalis (tulisan wartawan di media) TIDAK BISA DIPIDANAKAN, apabila dianggap pemberitaan itu merugikan seseorang atau kelompok maka dipersilahkan untuk melakukan perbaikan dan pelurusan pemberitaan sesuai hak jawab dan perusahaan pers wajib memberitakannya pada pemberitaan selanjutnya, ini sesuai amanat UU Pers No. 40 Tahun 1999 dan SKB Menteri Kominfo, Jaksa Agung dan Kapolri Nomor KB/2/VI/2021.
2. Apabila terdapat dari pihak penegak hukum baik itu oknum kepolisian atau oknum kejaksaaan masih menerima aduan pasal-pasal karet (pasal 27 dan 28 UU ITE), maka sebaiknya SEGERA UNTUK DILAPORKAN kepada instansi yang lebih tinggi, yaitu ke Jaksa Agung RI atau Mabes Polri, karena mereka tidak mengindahkan surat keputusan bersama yang ditanda-tangani oleh pimpinan mereka yaitu Kapolri dan Jaksa Agung RI.
Penulis:
Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM.
Pemerhati Medsos dan
Ketua DPD AWI Provinsi Jawa Barat.
