SUMENEP – TargetNews id bKetua Brigade 571 TMP Wilayah Madura, Sarkawi, angkat bicara keras soal tiga proyek dermaga di Kabupaten Sumenep yang hingga kini tak kunjung berfungsi. Ia menilai, proyek-proyek bernilai miliaran rupiah itu tak lebih dari simbol kegagalan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran publik dan merancang infrastruktur.
“Ini bukan lagi kelalaian biasa. Ini pemborosan uang negara yang nyata di depan mata, dan dibiarkan seolah tidak ada yang salah,” tegas Sarkawi, Rabu (12/6/2025).
Sarkawi memulai kritiknya dengan menyoroti Dermaga Wisata Kalianget–Talango, proyek ambisius yang sejak awal dinilainya tidak layak secara teknis. Dibangun pada tahun 2021 dengan dana awal Rp 1,5 miliar, dermaga tersebut gagal difungsikan karena faktor kedangkalan laut dan panjang dermaga yang tidak memadai.
Alih-alih belajar dari kesalahan, Pemkab Sumenep kembali menggelontorkan anggaran tambahan Rp 1,2 miliar pada 2022 untuk perpanjangan. Namun hasilnya tetap nihil kapal masih kandas, dan aktivitas pelabuhan tetap kosong
“Tahun berikutnya malah tambah anggaran lagi lebih dari Rp 1 miliar, tapi dermaga tetap mati. Ini jelas proyek gagal yang dipaksakan terus hidup, dan rakyat yang rugi,” kata Sarkawi.
Saking parahnya kondisi dermaga yang tak kunjung difungsikan, masyarakat sekitar bahkan menjuluki dermaga itu sebagai ‘Pelabuhan Cinta 2’, merujuk pada nasib Pelabuhan Rakyat (Pelra) yang mangkrak selama hampir dua dekade.
“Ketika rakyat mulai menyindir pakai nama-nama seperti itu, itu tanda kekecewaan sudah di puncak. Pemerintah harus malu,” ujar Sarkawi.
Tak hanya satu, Sarkawi juga mengungkap kondisi serupa pada dermaga di Kecamatan Dungkek, yang dibangun dengan dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dermaga tersebut selesai dibangun, namun tak satu pun kapal bersandar hingga hari ini.
“Ada bangunan, tapi fungsinya kosong. Tak ada aktivitas, tak ada manfaat. Ini bukan pembangunan, ini pemborosan,” tandasnya.
Dari data yang dikantongi Brigade 571 TMP, Sarkawi menyebut bahwa ketiga proyek ini telah menelan dana hampir Rp 4 miliar. Namun yang didapat masyarakat hanya puing-puing dermaga tak berfungsi.
“Anggaran itu bukan kecil. Hampir empat miliar dari uang rakyat dipakai untuk bangun dermaga yang tidak bisa digunakan. Ini bukan salah teknis semata, ini soal tanggung jawab pejabat daerah yang gagal merencanakan,” ucapnya.
Yang membuat Sarkawi semakin geram, justru munculnya pelabuhan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang diduga tak mengantongi izin resmi, namun dibiarkan beroperasi tanpa hambatan oleh pihak berwenang.
“Pemerintah diam soal pelabuhan ilegal,yang tidak mengantongi izin pemerintah kabupaten Sumenep Mala melindungi, seperti mati suri. Saya curiga, ada pembiaran yang disengaja. Ini harus diusut,” desaknya,
Dari itu Sarkawi minta pada wakil rakyat, melakukan pansus terhadap 3 Dermaga yang mangkrak tersebut,
Dan mengusut tuntas terhadap keberadaan pelabuhan TUKS Terminal untuk kepentingan sendiri, yang tidak mengantongi izin Mala di lindungi oleh Tim TP3, Kabupaten Sumenep, ada apa dibalik itu semua,(red)
