Slawi – Bupati Tegal Umi Azizah meminta kepala desa aktif lakukan pembaharuan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebagai acuan penyaluran berbagai program bantuan sosial pemerintah. Pesan tersebut disampaikan Umi saat membuka Dialog Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem melalui Pemberdayaan UMKM dan Jaminan Sosial yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkoinfo) RI di Pendopo Amangkurat, Kamis (09/02/2023).
DTKS merupakan basis data by name by address yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari 40 persen penduduk dengan kondisi kesejahteraan sosial terendah. Data ini sangat dinamis, sebab pergeseran kondisi sosial dan ekonomi kerap terjadi di masyarakat disamping migrasi juga adanya kematian.
Umi memandang penyempurnaan DTKS ini sangat penting mengingat basis data ini digunakan sebagai dasar dalam perencanaan maupun penetapan sasaran penerima manfaat program perlindungan sosial.
Implementasi program penanggulangan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), rehab rumah tidak layak huni, bantuan iur BPJS kesehatan, bantuan pangan non tunai dan bantuan sosial lainnya dinilai cukup berperan efektif sebagai bantalan sosial, terutama saat pandemi dan fase pemulihan ekonomi.
“DTKS ini harus dibenahi, harus terus diperbaharui. Lakukan cross-check setiap datanya secara berjenjang dengan turun ke lapangan karena efektivitas program penanggulangan kemiskinan ini sangat bergantung pada keakuratan data,” pesan Umi kepada kepala desa dan fasilitator pendamping program perlindungan sosial.
Umi mengaku masih menerima banyak keluhan warga terkait penerima manfaat program bantuan sosial yang sebenarnya sudah layak tapi masih terus mendapatkan bantuan, begitu pula sebaliknya.
Secara statistik memang terjadi penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Tegal dari 8,6 persen di tahun 2021 menjadi 7,9 persen di tahun 2022 atau sembilan besar terendah di Jawa Tengah. Namun di sisi pengangguran, angkanya masih tinggi mencapai 9,64 persen di tahun 2022 dan termasuk yang paling tinggi di Jawa Tengah.
“Ini seperti anomali. Artinya, ada orang yang menganggur di Kabupaten Tegal ini tapi tidak terkategori miskin. Mayoritas pengangguran kita ini lulusan SD, karena yang lulusan SMK yang sebelumnya sempat mendominasi sudah banyak diterima kerja di pabrik-pabrik,” ujarnya.
Melihat kondisi ini, pihaknya pun berencana memperbanyak program padat karya, disamping pula menumbuhkan kewirausahaan, UMKM hingga penguatan di sektor pertanian yang dinilainya banyak menyerap tenaga kerja.
“Melalui forum ini saya berharap bisa terbangun kesepakatan, bukan lagi kesepahaman. Harus ada solusi konkrit untuk mengatasi setiap permasalahan kemiskinan kita yang ini bisa menjadi input dalam merumuskan program dan kegiatan penganggulangan kemiskinan, terutama di desa-desa dengan kemiskinan ekstrem,” tandasnya.
Menanggapi pernyataan Umi, Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenkominfo RI Wiryanta meyakini angka pengangguran terbuka di Kabupaten Tegal bisa berkurang satu hingga dua persen dalam waktu dekat.
“Komitmen pimpinan (kepala daerah) dalam bekerja untuk masyarakat adalah kunci utama untuk mencapai keberhasilan menekan angka pengangguran yang ini berimbas cepat pada penurunan angka kemiskinan,” ujarnya.
Wiryanta berharap, Pemkab Tegal bisa terus mendorong perkembangan sektor UMKM, salah satunya membuka konektivitas spot atau titik wilayah yang masih sulit dijangkau teknologi.
“Buka akses dan kesempatan yang sama ke seluruh pelaku UMKM, maka kami akan mengabarkan pencapaian Kabupaten Tegal ini agar bisa menjadi inspirasi daerah lainnya,” tutupnya.
Sementara pada sesi dialog, pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal Nurhayati menjelaskan jika pihaknya bersama tim assesmen dan tim pendamping sudah bertugas melakukan intervensi di 25 desa di lima kecamatan yang terkategori miskin ekstrem, termasuk pemadanan data nomor induk kependudukan (NIK) sebagai prasyarat masuk pendataan DTKS.
“Saat ini ada delapan ribu data NIK yang sedang dipadankan oleh Dinas Dukcapil, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Langkah ini kami tempuh supaya warga miskin yang ada di luar DTKS bisa terdata masuk,” katanya.
Menurutnya, strategi dasar penanggulangan kemiskinan ini mencakup dua dimensi yaitu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dan meningkatkan pendapatan. Selain itu, melalui proses assesmen di desa-desa miskin ekstrem, pihaknya menemukan sejumlah kategori terkait kebutuhan riil warga miskin dan preferensinya supaya lebih berdaya dan bisa hidup mandiri.
“Dinas Sosial memiliki intervensi program bersama Kube (kelompok usaha bersama) meskipun ini persentasenya tidak banyak. Tapi kami berharap Kube bisa menjadi stimulan tumbuhnya kemandirian ekonomi di masyarakat yang berkelanjutan, khususnya pada golongan keluarga produktif” ucapnya.
Nurhayati menambahkan, sejumlah intervensi program afirmatif penanggulangan kemiskinan tahun 2023 ini meliputi pelatihan wirausaha, tataboga, dan pemberian bantuan alat kerja serta perdagangan. Nurhayati berharap hal itu dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Tegal secara signifikan. (AD/hn)
