TEGAL – Penjabat Wali Kota Tegal, Dadang Somantri bersama Sekretaris Daerah Kota Tegal menyerahkan secara simbolis Bantuan Operasional kepada Ketua RT, Ketua RW dan Ketua LPMK Kecamatan Tegal Timur dan Kecamatan Tegal Barat.
Pemberian Bantuan Operasional tersebut dilakukan saat Sosialisasi Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tegal yang berlangsung di Gedung Hanggawana Samsat Kota Tegal, Jum’at (21/6) siang.
Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Tegal, Siswoyo dalam laporannya menyampaikan bahwa kegitan tersebut untuk mewujudkan sinergitas dan kolaborasi serta kerjasama antara Pemerintah Kota Tegal dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
“Tujuannya adalah tersampaikannya informasi terkait kebijakan Pemprov terkait kebijakan pajak kendaraan bermotor dan balik nama,” ujar Siswoyo.
Siswoyo juga menambahkan bahwa program tersebut bagian dari sinergi antara Pemerintah Kota Tegal dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Apalagi sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 tentang HKPD.
“Mulai tahun 2025 ini sudah menjadi bagian dari pajak daerah Kota Tegal sehingga Pemerintah Kota Tegal punya kewajiban untuk bersama sengkuyung untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah khususnya di sektor pajak daerah. Apalagi ini khususnya di pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Sehingga ke depan mudah-mudahan kita punya data yang valid sehingga potensi dan realisasi pajak daerah dari PKB atau BBN-KB bisa kita optimalkan,” ujar Siswoyo.
Kepala UPPD/Samsat Kota Tegal, Haryono menyampaikan bahwa harus tahu potensi sebenarnya kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat Kota Tegal dengan melakukan pendataan sampai tingkat RT RW.
“Diharapkan mempunyai gambaran, beberapa potensi yang masih dimiliki oleh orang Kota Tegal dan beberapa juga yang dimiliki masyarakat Kota Tegal, tapi belum terdata sebagai plat nomor di Kota Tegal,” ujar Haryono.
Haryono juga menambahkan terkait prosentase masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotor masih diangka 35,98%.
“Kalau melihat dari progres yang sampai saat ini, saya sampaikan masih diangka kurang dibawah 36% – 35,98% tadi, itu tentunya butuh effort semua, bahkan Jasa Raharja maupun Kepolisian juga merasakan hal yang sama. Jadi baik penerimaan SWDKLLJ, tadi disampaikan dan penerimaan plat nomor maupun STNK pastinya berkurang juga dan bahkan menurun daripada tahun kemarin. Itu akan berimbas kepada bagi hasil yang diterimakan ke kota nanti tidak sesuai dengan yang ditargetkan,” tambah Haryono.
Kepala Kantor Jasa Raharja Perwakilan Pekalongan, Sugeng Prastowo menyampaikan dukungan atas program optimalisasi pajak karena mempunyai nilai manfaat kepada masyarakat.
“Salah satu manfaat dari santunan Jasa Raharja adalah salah satunya menyantuni para korban kecelakan lalu lintas dan diharapkan dari ketertiban masyarakat, disiplin masyarakat membayar pajak ini, maka untuk hak daripada korban kecelakaan tetap dapat kami berikan,” ujar Sugeng Prastowo.
Penjabat Wali Kota Tegal, Dadang Somantri kepada awak media menyampaikan bahwa pemberian bantuan operasional merupakan bentuk penghargaan dari Pemerintah Kota Tegal
kepada Ketua RT, Ketua RW dan Ketua LPMK.
“Ini penghargaan atas pengabdian yang ada, mereka di ujung masyarakat yang melayani masyarakat, mudah-mudahan bermanfaat. Kita kolaborasikan dengan sosialisasi terkait pajak kendaraan bermotor, karena pajak ini merupakan sumber pendapatan kita yang digunakan untuk pembangunan dan BOP. Kalau Ketua RT, Ketua RW paham, ketika menyampaikan ke masyarakat misalkan, ada masyarakat yang lupa, tertunda dalam pembayaran pajaknya, atau kendaraannya masih plat di luar Kota Tegal bisa diurus karena masih ada program gratis,” ujar Dadang Somantri.fauzi
