PEKANBARU, – Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN) meminta kepada Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) kota Pekanbaru agar serius melakukan perbaikan jalan rusak di 15 Kecamatan dan 83 Kelurahan di kota Pekanbaru.
Diketahui sebelumnya Kadis PUPR Pekanbaru yang saat ini menjabat Sekda Pekanbaru, Indra Pomi Nasution telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan perbaikan ruas jalan yang rusak, bahkan telah berhasil meloby Pemprov Riau untuk mengucurkan Bantuan keuangan (Bankeu) khusus untuk perbaikan jalan di Pekanbaru yang mencapai Rp12 M, sebut Sekjen DPP-SPKN) Romi Frans, kepada media, Jumat (24/3/2023).
Menurut Romi Frans, sejak OPD PUPR Dipimpin oleh Plt Edwar Riansyah kami belum melihat dengan signifikan hasil dari kerjanya. Salah satunya dengan cara tambal sulam, dimana mutu pekerjaannya terkesan asal jadi. Pasalnya, baru saja di kerjakan namun rusak lagi, apalagi terkena air hujan. “Artinya mutu pekerjaannya tidak baik,” sebut Romi Frans.
Lagi kata Romi, tim SPKN akan melakukan Observasi secara rutin untuk melihat kinerja Plt Kadis PUPR Pekanbaru dan jangan main main khususnya dalam perbaikan jalan rusak. Dan meminta kepada Plt Kadis PUPR untuk memantau hasil perkerjaan anak buahnya, khusunya OP dilapangan, terutama pekerjaan tambal sulam, pintanya.
Sebagaimana disampaikan Sekda Pekanbaru sebelumnya, bahwa tahun 2023 akan dilakukan pekerjaan Overlay di lima ruas jalan dengan menggunakan anggaran Bankeu Pemprov Riau. Yakni,Jalan Firdaus Kecamatan Bukit Raya, Jalan Tanjung Kecamatan Bukit Raya, Jalan Pemuda Tampan, Jalan Dahlia dan juga Jalan Parit Indah.
Kami meminta kepada Dinas PUPR selektif dalam menyeleksi kontraktor pelaksana pekerjaan.melalui LPSE ,dan Jangan ada permainan atau kong kalikong, atau pihak yang megerjakan itu itu aja rekanannya sehingga hasil pekerjaan tidak tercapai dengan baik ucapnya.
Tambahnya lagi menekan kepada Plt kepala dinas PUPR untuk bekerja dengan baik, kami dari tim DPP SPKN akan terus melakukan observasi setiap kegiatan yang ada di OPD PUPR kota Pekanbaru, kalau nantinya ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan, kami akan tetap melaporkan ke penegak hukum, tegas Romi.
Dikatakan Romi Frans, sebelum dan sesudah Edwar Riansyah menjabat sebagai Plt Kadis PUPR Pekanbaru tampak susah untuk di mintai kementarnya. “Kita bukan tidak tahu kegiatan dia sebelumnya di PUPR, maka dari itu kami dari tim DPP SPKN berharap kepada Edwar Ryansyah bekerjalah untuk rakyat, ujarnya.
DPP SPKN tidak menutup kemungkinan akan melakukan pulbaket beberapa kegiatan yang di tangani Edwar selama ini antara lain, Taman dalam kota, Gedung Islamic Center, Mobiler dan lainnya. Jika nantinya ada temuan kita akan laporkan ke KPK atau kejaksaan agung, ucapnya.
Romi juga meminta kepada Pusat Pelaporan dan analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memeriksa Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Atau LHKASN dari Plt Kadis PUPR tersebut, tandas Romi Frans.
Plt Kadis PUPR Kota Pekanbaru, Edwar Riansyah yang coba dimintai Komentarnya, namun hingga berita ini dilansir belum memberikan tanggapan.(fauzi).
