Surabaya, Jawa Timur – Komunitas Cinta Bangsa (KCB) Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi dan teaterikal di Surabaya, menyoroti dugaan praktik korupsi dan gratifikasi dalam tubuh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jawa Timur. Dalam aksinya, mereka mendesak Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan yang melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan BPTD.
Dalam pernyataan resminya, KCB menyoroti proses penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) yang dinilai tidak sesuai prosedur. Mereka menyebut adanya indikasi keterlibatan beberapa nama, antara lain Kepala BPTD Kelas II Jawa Timur Muiz Thohir, Kepala Seksi Sarana Fuad Nur Alam, Koordinator Tim Penguji M. Irfandy, Kepala UPT Trenggalek Endrawan, serta Direktur CV Sidomulyo Barokah, Sunardi. Dugaan pelanggaran itu dikaitkan dengan pengujian kendaraan yang disebut dilakukan di lokasi tidak sesuai ketentuan, bukan di fasilitas karoseri sebagaimana diwajibkan.
KCB juga menuding adanya pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 145 Tahun 2018 tentang pengujian kendaraan bermotor. Mereka mendesak agar pihak berwenang segera melakukan audit menyeluruh terhadap kegiatan pengujian dan penerbitan SRUT di lingkungan BPTD.
Selain itu, KCB juga menyoroti dugaan monopoli dan ketidakterbukaan dalam proses pengadaan proyek penunjukan langsung (PL) dan tender di bawah kewenangan BPTD Kelas II Jawa Timur. Mereka menilai, terdapat indikasi intervensi dan praktik tidak sehat dalam penentuan pemenang tender serta pelaksanaan proyek yang disebut bermasalah dalam kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian.
Dalam orasi mereka, KCB mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan proyek pemerintah dan meminta Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk melakukan audit investigatif, termasuk menelusuri harta kekayaan para pejabat yang dianggap tidak wajar berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Muiz Thohir, yang saat ini menjabat sebagai Kepala BPTD Kelas II Jatim, sebelumnya pernah bertugas di wilayah Kalimantan Timur. KCB juga menyinggung adanya sorotan publik terhadap kepemimpinannya di daerah tersebut. Namun hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari yang bersangkutan maupun dari pihak BPTD terkait tuduhan yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Dalam aksi yang berlangsung damai, KCB turut menggelar teatrikal bertajuk “Pengusiran Roh Jahat di BPTD Kelas II Jatim” sebagai bentuk kritik simbolik terhadap kondisi internal lembaga. Aksi teatrikal ini ditutup dengan doa dan harapan agar proses penegakan hukum dapat berjalan adil dan transparan.
Sebagai penutup, KCB menyampaikan lima tuntutan utama, di antaranya pemeriksaan terhadap para pejabat yang disebut dalam dugaan gratifikasi SRUT, audit atas proyek pengadaan yang dianggap bermasalah, hingga pelacakan aliran dugaan gratifikasi ke tingkat yang lebih tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Perhubungan, Kejaksaan, maupun KPK terkait tuntutan yang dilayangkan oleh Komunitas Cinta Bangsa Jawa Timur.
Limbad
