KOTA BATU, Targetnews.id – Bersamaan dengan momen HUT Kota Batu Ke-22 tahun, sekaligus dengan hari jadi Mal Pelayanan Publik (MPP) “Among Warga” Kota Batu yang ke 1 tahun. Pada hari yang spesial buat kantor MPP sebagai leadingsektor dari kantor DPMPTSP itu, sudah dihadiri tamu pejabat dari berbagai Kota/Kabupaten di Indonesia. Dari tamu pejabat negara seperti Menteri PAN RB, Abdullah Azwar Anas turut mengapresiasi ide dan inovasi Pemkot Batu dalam hal ini, (DPMPTSP) untuk mewujudkan pelayanan maksimal,cepat, tepat sudah membangun sebuah ruang Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dinamis dan terintegritas.
Berdirinya Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Batu ini, banyak pejabat daerah dari berbagai propinsi yang studi banding di MPP kota Batu. Ada juga kunjungan dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan bersama rombonganya hadir di kantor MPP Batu yang dipimpin langsung oleh pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, Drs.H. Dahnial Kifli, MAP, diterima langsung oleh Kadis DPMTSP Batu Drs, Dwi Muji Leksono,Selasa (18/10/23) siang.
” Kami mengucapkan terimakasih kepada Pemkot Batu yang sudah diterima dengan baik terbuka bisa sinergi,berkolaborasi tukar pendapat terkait dengan studi banding masalah Mal Pelayanan Publik di kota Batu yang cukup bagus ,dinamis, cepat,tepat dalam memberikan layananya pada masyarakat kota Batu. Hal ini, tidak menutup kemungkinan adanya dukungan dari Kepala daerah dan DPRD dalam mewujudkan pembangunan kantor MPP yang cukup privat dan nyaman dalam melayani segala perijinan semua ada di MPP ini,”kata Sekda Tanah Laut, Drs. H. Dahnial Kifli, ketika di investigasi Media Targetnews.id.
“Inti dari kunjungan ke Pemkot Batu ini, kata Dahnial Kifli, untuk melihat langsung keberhasilan DPMPTS Kota Batu dalam melayani segala pengurusan perijinan apapun yang dibutuhkan masyarakat semuanya tersedia dari dinas-dinas ataupun instansi yang ada di dalam ruang Mal Pelayanan Publik (MPP). Biarpun masih dalam usia 1 tahun berjalan ini, tetapi perlu diapresiasi dan diambil contoh untuk daerah lain, dari sisi sistim alur pelayanan di ruang MPP tersebut bisa maksimal,”tambah Dahnial Kifli.
“Setelah kami melakukan studi banding ke wilayah lain,seperti di Pemkot Batu yang luar biasa ini, untuk masalah Mal Pelayanan Publik (MPP), tetap menjadi atensi dari rombongan kami Pemkab Tanah Laut. Yang mana nantinya kita akan melakukan perencanaan pembangunan gedung MPP, dari berapa anggaranya, bersumber darimana. Hal tersebut tetap membutuhkan adanya partisipatif pejabat Bupati, Legeslatif, unsur dinas yang ada serta peran partisipatif masyarakat dalam mujudkan pelayanan di MPP nanti agar biar maksimal,sebelum melangkah jauh nanti,”ungkap Sekda Kabupaten Tanah Laut.
Berlanjut, dengan adanya studi banding terkait pelayanan publik ke MPP kota Batu ini, Insyallah hasil dari kunjungan ini, akan bisa jadi inspirasi, gagasan, atau rencana untuk membangun MPP di Kabupaten Tanah Laut. Tetapi, kata Sekda Dahnial Kifli, warga Kabupaten Tanah Laut berjumlah 351,561 Jiwa itu, harus sudah selayaknya ada semacam pelayanan seperti di MPP kota Batu. Namun, hal itu, harus ada dukungan dari pejabat Bupati, Dinas terkait, Legeslatif dan peran lembaga dan masyarakat dalam mewujudkan itu,”singkatnya.
Ditempat yang sama, di ruang MPP kota Batu, Kadis DPMPTSP Dwi Muji Leksono, yang didampingi Sekdis DPMPTSP beserta staf, mengatakan, kami menerima kunjungan tamu Sekda beserta rombongan dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalsel ini, tujuanya memberikan input dan masukan terkait proses awal perjalanan berdirinya dan bagaimana kelanjutanya agar bisa meningkatkan pelayanan dengan adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Batu.
“Karena, setiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda, dan wilayah Kota dan Kabupaten pun juga memiliki karakteristik yang juga berbeda pula. Hal ini, akan menjadi potret mereka untuk dikompilasikan dan diferifikasikan di daerah Kabupaten Tanah laut sesuai dinamika dan karakteristinya pula. Karena studi tiru terkait MPP yang ada di daerah manapun pasti sitim atau alurnya tidak bisa sama. Karena yang bisa membedakan itu adalah sebuah kebijakan atau tatanan birokrasinya, namun klau berbicara masalah sistim aplikasi pasti sama,”kata Muji Laksono.
Maka intinya, dengan hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) ini, benar-benar suatu tuntutan dan tantangan pada Pemerintah dalam mewujudkan pelayanan perijinan apapun agar bisa berupaya melayani secara prima dan maksimal. Untuk itu, ucap Dwi Muji Leksono, MPP di Pemkot Batu bisa terintegritas dalam melayani perijinan, perijinan apapun bagi seluruh masyarakat kota Batu,yang sangat membutuhkan percepatan tanpa ada menggunakan jasa orang lain (calo). Semoga adanya Mal Pelayanan Publik di kota Batu, akan berimbas positif meningkatkan pelayanan pada masyarakat sesuai harapan,” pungkasnya.
Pewarta : ( Wanto )
