Surabaya, TargetNews.id – Anggota DPRD Provinsi Jatim Fraksi Partai Gerindra Hadi Dediyansah S.Pd, M.Hum melaksanakan workshop sosialisasi peningkatan efesiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan masyarakat, bertempat di Yello Hotel Jemursari, Minggu (02/07/2023).
Hadir dalam kegiatan tersebut, Ari Suwari SH, M.Sos yang juga Caleg Dapil 5 partai Gerindra sebagai moderator dan Anggota DPRD Provinsi Jatim Hadi Dediyansah, S.Pd, M.Hum sebagai narasumber l dan Drg. Handari Yektiwi Alcholis, M.Kes dokter gigi juga Caleg DPRD Provinsi Dapil Malang raya sebagai Narasumber ll dan para tamu undangan.
Dalam sambutannya, Hadi Dediyansah S.Pd, M.Hum yang kerap disapa Cak Dedy menyampaikan Pada masa sekarang ini tuntutan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat, untuk memenuhi tuntutan tersebut, pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan lebih ekonomis, efisien dan efektif.
Terkait dengan APBD, Cak Dedy menjelaskan di Surabaya itu sebesar 10 triliun dengan jumlah penduduk 3,5 Juta jiwa, untuk di Jawa Timur sebesar 20 triliun dengan penduduk 38 kabupaten.
“Tujuan utama APBD adalah untuk kemakmuran rakyatnya, jadi Sosialisasi ini sangat bermanfaat dalam penyusunan anggaran sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakkan kepada masyarakat,” tegas Cak Dedy.
Ditempat yang sama, Drg. Handari Yektiwi Alcholis, M.Kes mengatakan Salah satu cara yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola keuangan daerah ke arah yang lebih ekonomis, efisien , akuntabilitas dan efektif dengan menyusun Analisis Standar Belanja (ASB).
Salah satu cara untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah adalah dengan menerapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif. Pedoman ini akan memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik. Pedoman ini meliputi berbagai hal seperti perencanaan anggaran, pelaporan keuangan, pengawasan dan pengendalian keuangan serta pemantauan kinerja keuangan daerah.
Perencanaan anggaran yang efektif akan membantu pemerintah daerah dalam merencanakan penggunaan anggaran dengan baik. Hal ini akan membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran dan mencapai tujuan pembangunan daerah dengan lebih efektif. Selain itu, pelaporan keuangan yang baik dan transparan juga akan meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah.
Dalam era digitalisasi, pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memperkuat pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat memperkuat sistem e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan e-reporting dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dalam kesimpulannya, meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah melalui Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif adalah hal yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Pemerintah daerah perlu memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan pedoman ini serta memastikan bahwa implementasinya dapat berjalan dengan baik.
Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat pengawasan dan evaluasi, memperkuat sistem informasi keuangan daerah, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus menerus melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat membangun kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
(Anil)