BANGKALAN – Dalam Pasal 1 butir 5 Permendagri dijelaskan, Penjabat Kepala Daerah adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Presiden untuk Gubernur dan Pejabat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk Bupati dan Walikota untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban kepala daerah dalam kurun waktu tertentu.
Dalam jangka Kurang lebih Beberapa Bulan lagi PLT. Drs Mohni MM akan di dievaluasi Masa Kepemimpinanya oleh mentri dalam Negeri (Mendagri) Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Bangkalan Berharap Ada Perpanjangan Masa Jabatan PLT Mohni Menjadi PJ Bupati Sampai Ada Bupati Devinitif.
Ketua DPD KAKI Bangkalan, Hosen Mengatakan Bahwa PLT Mohni Layak di Perpanjang Masa Jabatanya di kabupaten Bangkalan Karena kami menilai beliau Berhasil Membawa Perubahan dibumi kota Dzikir dan Sholawat meski sudah berjalan hampir satu bulan, hal tersebut dapat kita lihat apa saja yang suda dilakukan pak PLT. Mohni Selama bupati Bangkalan ditangkap KPK.
“Alhamdulillah meskipun hanya kurang lebih 8 bulan tetapi kami menilai banyak perubahan yang sudah di lakukan PLT Mohni, kami Berharap Tito Karnavian Selaku Mentri Dalam Negri (Mendagri) untuk tetap mempertahankan kepemimpinan Mohni hingga 2024 mendatang ujarnya”
Mengingat Drs Mohni MM merupakan PLT Bupati yang sangat di segani oleh para kepala dinas OPD Kabupaten Bangkalan dan juga khalayak masyakarat. Bahkan sistem kerjanya luar biasa dalam menata manajemen pemerintahan.
“Semoga Mentri Dalam Negeri Perpanjang Masa Jabatan PLT Drs Mohni MM menjadi PJ Bupati Sampai ada Bupati Definitif hal Tersebut diuagkap Bukan tanpa Alasan Karena Kami Menilai Mohni Melanjutkan Visi-Misi Selama Menjadi Pelaksana Tugas di pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan.
“Lanjut Hosen, bahwasanya Drs Mohni MM Pemimpin yang benar-benar Peka terhadap Masyarakatnya dan Berjuang dengan kepentingan umum. Bukan hanya sekedar membawa janji apalagi hanya menunggu Gaji.
Kami berharap Menteri dalam negeri maupun gubernur Jawa timur Mendukung atas diperpanjangnya masa jabatan PLT Drs Mohni MM menjadi PJ Bupati sampai di Tahun 2024 dan ini demi kesejahteraan pemerintah dan masyarakat Bangkalan,” pinta Aktivis KAKI, Senin (23/01/2023).
Penulis :
