JAKARTA – Perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat, penyerobotan dan penguasaan tanah tanpa hak yang tengah ditangani oleh Direktorak Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri kini telah memasuki babak baru.
Setelah sebelumnya penyidik melakukan kegiatan dinas guna meminta keterangan dari beberapa saksi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut), kini giliran saksi lain dipanggil ke Bareskrim Mabes Polri guna dimintai keterangan.
Adalah giliran RDW, yang pada medio tahun 2008 sampai dengan 2010 menjabat sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) 25 di mana terletak objek sengketa berupa tanah milik Ahli Waris Hoa Mokoginta, hadir dan memenuhi panggilan Penyidik guna dimintai keterangan sebagai saksi pada Kamis (9/3).
Seusai menjalani pemeriksaan yang berlangsung hampir selama 4 (empat) jam, RDW menjelaskan bahwa dirinya dimintai keterangan terkait proses pengurusan permohonan penerbitan sertifikat milik Maxi Mokoginta Cs, yang merupakan terlapor di dalam laporan polisi ini.
“Saya hanya menjelaskan kepada penyidik bahwa benar pada waktu itu Maxi Mokoginta pernah datang kepada saya dan meminta dibantu untuk mengurus penerbitan sertifikat hak atas sebidang tanah seluas 17,999 m2, di mana di dalam permohonan itu tertulis nama Marthen Mokoginta sebagai Pemohon,” ujarnya.Fauzi.
