Surabaya,- Persoalan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) masih menjadi polemik yang dirasa dari tahun ke tahun. Mulai dari jalur afirmasi hingga jalur zonasi, telah diduga banyak kecurangan.
Bahkan bukan hanya itu, persoalan jual-beli seragam pun hingga jutaan rupiah di sekolah SMK/SMA Negeri pun bukan menjadi rahasia lagi.
Tak hanya itu, jual beli bangku pun juga bagian dari ekspetasi buruknya penyelenggara negara dalam hal pembinaan pendidikan yang bersih dari korupsi khususnya di wilayah Jawa Timur.
“Ratusan hingga ribuan saling berebut mendapatkan bangku sekolah negeri, tapi setelah masuk negeri, di palak harus beli seragam melalui koperasi. Kalau begini buat apa saling berebut?.” Ujar Achmad Garad selaku aktifis sosial yang juga ketua LSM. Jum’at (21/07/2023).
Ia menambahkan, bahwa terkait dugaan jual beli bangku pun masih banyak ditemui.
“Saya temui dengan mata kepala sendiri. Disalah satu sekolah SMK swasta di Surabaya, ada murid yang minta pengembalian uang pendaftaran, karena diterima di sekolah negeri. Padahal pendaftaran melalui jalur yang katanya menggunakan sistem online sudah resmi tutub semua. Tapi kok masih bisa masuk? Logikanya dimana?.” Ungkapnya.
Tak hanya itu, menurutnya melalui jalur titipan pun juga banyak ditemui. “Sudah jelas-jelas tidak bisa masuk, tapi ketika lobi-lobi, akhirnya bisa lolos dan bisa diterima masuk sekolah negeri. Bisa dikatakan melalui pintu belakang. Saya rasa setiap PPDB dari tahun ke tahun selalu ada.”
“Ayo, kalau mau buka-bukaan data, khususnya di SMAN/SMKN gak perlu jauh-jauh, di wailayah Surabaya saja, saya meyakini akan ditemukan hal itu.” Imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, Kantor dinas pendidikan Provinsi Jawa Timur di demo oleh puluhan wali murid dan LSM.
Dimana isu yang diambil terkait dugaan pungli peserta didik baru dan kinerja Kepala Dinas yang baru Aries Agung Paiewai. Senin (17/07/2023).
Dalam orasinya, pendemo menyampaikan bahwa masih ditemukan adanya pungli berupa pembelian perlengkapan sekolah, seperti seragam, kaos kaki hingga sepatu dll.
“Tarifnya beragam, mulai dari 2juta hingga 6juta.” Ujar Wiwin selaku orator aksi.
Menurutnya lagi, penemuan dugaan pungli tersebut terjadi di Surabaya, Sidoarjo dan kota-kota lainnya di Provinsi Jawa Timur.
“Padahal menurut Dewan Provinsi Jawa Timur khususnya Komisi E. Mengatakan bahwa anggaran untuk itu sudah ada melalui APBD Provinsi Jawa Timur dan sudah diturunkan, namun dari pihak Dinas mengatakan bahwa hal tersebut tidak ada, kalau kayak gini bisa jadi tumpang tindih.” Ungkapnya.
Lain halnya dengan orator lain, telah menyinggung adanya bangku kosong yang mencapai puluhan ribu. Karena dianggap kegagalan PPDB Online.
“Ketika ada ribuan walimurid yang ingin anaknya bisa masuk ke Sekolah Negeri supaya mendapatkan fasilitas dari Negara, tapi setelah masuk, lalu buat apa didaftarkan ke Sekolah Negeri?.” Ujar yang diketahui bernama Achmad Garad.
Tak hanya itu, ia juga menyinggung karakteristik Aries Agung Paiwaei selaku Kepala Dinas yang dianggap menanggapi persoalan rakyat tapi mengarah ke Pribadi.
“Anehnya lagi, ketika pihak Kepala Dinas di kritik, malah menganggap bahwa kami selaku control sosial masyarakat telah menjelek-jelekkan. Seharusnya dia itu tau kapasitasnya.” Ungkapnya.
Maka dari itu, pendemo meminta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparawansah, supaya mengevaluasi kepala Dinas Pendidikan yang baru tersebut terkait kinerja dan Attitudenya.
“Jangan sampai, Gubernur Jawa Timur yang bertumpuk-tumpuk mendapatkan penghargaan dari berbagai lembaga baik level nasional hingga internasional, tapi dianggap gagal karena persoalan pendidikan.” Pungkasnya. (red)
Foto : Achmad Garad saat ber orasi di depan kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Senin (17/07/2023)
