Home / Artikel / BERITA UTAMA / HUKRIM / INVESTIGASI

Minggu, 4 Februari 2024 - 15:36 WIB

Abuse of Power Pj Bupati Dan Dugaan Intimidasi Mantan Wakil Bupati Panaskan Politik di Kabupaten Sampang

Abuse of Power Pj Bupati Dan Dugaan Intimidasi Mantan Wakil Bupati Panaskan Politik di Kabupaten Sampang

Abuse of Power Pj Bupati Dan Dugaan Intimidasi Mantan Wakil Bupati Panaskan Politik di Kabupaten Sampang

Adanya dugaan Penyalahgunaan Kekuasaan (Abuse of Power) dilakukan PJ (Penjabat) Bupati Sampang, Rudi Arifiyanto, S.Sos, MA, MSE , sehingga berpotensi membuat situasi politik di wilayah Kabupaten Sampang memanas.

Penyalahgunaan kekuasaan yang dimaksud yaitu terkait wewenangnya dalam menjabat sebagai Pj Bupati Sampang  kurun waktu lima  hari terakhir.

Rudi Arifiyanto, S.Sos, MA, MSE meski tergolong baru menjabat sejak tanggal 31 Januari 2024 menjadi Pj Bupati Sampang, dirinya telah memutasi sembilan Kepala Puskesmas serta sejumlah tenaga kesehatan yang dipromosikan untuk memimpin puskesmas, dan akhir-akhir ini juga santer Pj Kepala Desa Se Kabupaten Sampang akan di ganti olehnya.
Sehingga atas tindakan tersebut patut menuai banyak tanda tanya dari berbagai  elemen masyarakat.

Bahkan wacana akan ada pergantian Pj Kepala Desa se Kabupaten Sampang itu seakan-akan terkesan dipaksakan sebelum  Pemilu digelar tanggal 14 Februari 2024 mendatang.

Sementara itu, PJ Bupati Sampang, Rudi Arifiyanto, S.Sos, MA, MSE tidak ada respon saat dihubungi via telepon maupun WhatsApp pribadi oleh rekan jurnalis untuk konfirmasi kebenaran dan tanggapan atas peristiwa tersebut.

Sekedar informasi bahwa pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) presiden dan wakil presiden RI (eksekutif ) serta calon anggota Legislatif baik di tingkat Daerah, Provinsi dan RI akan digelar pada hari Rabu 14 Februari 2024 mendatang.

Baca juga  Desa Amboyo Inti Terima Bantuan Pengentasan Stunting dari PTPN IV Regional V

Menyikapi hal tersebut, maka tidak bisa dipungkiri dan dipastikan situasi politik di Kabupaten Sampang akan memanas serta kurang kondusif,mengingat pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sampang (periode 2029 – 2024) kini berada di partai pengusung yang berbeda, dan diketahui berpisah akibat konflik internal, sehingga mengusung banyak Caleg untuk memperebutkan kursi di Legislatif atau DPRD Kabupaten Sampang.

Bahkan, dari wacana tersebut juga di kuatkan dengan sikap mantan wakil Bupati Sampang, H.  Abdullah Hidayat, yang sekaligus notabene sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Sampang.

Selain itu tersebar pernyataannya bahwa Pj Bupati Sampang dalam waktu dekat akan mengganti seluruh Pj Kepala Desa.

“Saya tegaskan bahwa yang bisa mengganti PJ Kepala Desa itu, selain Bupati itu sendiri,  maka PJ Bupati juga bisa”, cetusnya.

“Saya sebagai mentor akan meluruskan hal yang bengkok-bengkok”, kata mantan Wakil Bupati Sampang, H. Abdullah Hidayat dalam sambutan di sebuah acara baru-baru ini di kecamatan.

Sementara itu, Pj Kepala Desa Ragung Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampang, A Irham Nurdayanto, S.STP, MS.i secara medadak menggelar pers release tentang insiden intimidasi terhadapnya yang mengaku berujung pada pengunduran dirinya sebagai Pj kades Ragung pada Jum’at (02/02/2024) karena akibat keterpaksaan.

Baca juga  Babinsa Koramil 19/ Kuwarasan Pengamanan FKP Regsosek 2023 Desa Sidomukti

Dimana Irham mengaku di tekan secara paksa oleh PJ Bupati Sampang Rudi Arifiyanto serta intimidasi menggunakan senjata tajam clurit oleh Mantan wakil Bupati Sampang yang sekaligus Ketua DPC PPP Kabupaten Sampang, H. Abdullah Hidayat.

Atas peristiwa tersebut, A Irham Nurdayanto menyatakan secara tegas dan terbuka untuk membatalkan Surat Pengunduran dirinya itu dan masih siap melanjutkan amanah sebagai PJ Kades Ragung.

Perlu diketahui bersama, Pj Bupati itu ada batasan dalam pengambilan kebijakan, terlebih lagi masalah mutasi pejabat, ASN dan sebagainya.

kewenangan penjabat Bupati sudah diatur cukup jelas dalam Peraturan Pemerintah tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Cukup jelas memuat larangan bagi penjabat.
Sesuai surat edaran yang dikeluarkan Mendagri yaitu para penjabat yang sebenarnya tidak memiliki hak dan mandat dari rakyat karena mereka dipilih Mendagri, terlebih penjabat Bupati pada dasarnya bersifat sementara. Junaedi

 

Share :

Baca Juga

Artikel

Sambut Hari Bhayangkara ke-79, Polsek Asemrowo Gelar Bhakti Sosial untuk Warga

BERITA UTAMA

Babinsa Koramil 13/Blsp Bantu Warganya Membangun Rumah

BERITA UTAMA

BAKTI SOSIAL SEMBAKO RAMADHAN 1447 H. LPMK Kel Tanjung sari Sukomanunggal

Artikel

Wabup Brebes Resmikan Dapur SPPG 03, Siap Produksi 2.500 Porsi Makan Bergizi Gratis per Hari

Artikel

Sat Lantas Polres Pulang Pisau Laksanakan Strong Point Himbauan Kamseltibcar Lantas

BERITA UTAMA

DANMENBANPUR 3 MARINIR HADIRI PELETAKAN BATU PERTAMA PEMBANGUNAN SENTRA SARANA PRASARANA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

BERITA UTAMA

Polres Pulang Pisau Perkenalkan Layanan Pengaduan dan Emergency 110 ke Masyarakat

Artikel

Polantas Menyapa, Lakukan Pembagian Brosur Keselamatan