TEGAL – Pemerintah Kota Tegal menggelar Halalbihalal bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, Selasa (16/04) pagi.
Ribuan ASN mulai mendatangi Peringgitan Rumah Dinas Wali Kota Tegal sejak pukul 07.00 WIB.
Penjabat (Pj.) Wali Kota Tegal, Dadang Somantri bersama Sekretaris Daerah Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono serta didampingi Kepala OPD menyambut kedatangan ASN untuk saling bersalaman.
Agus Dwi Sulistyantono dalam kesempatannya menyampaikan kepada awak media bahwa kegitan halalbihalal merupakan kegiatan pertama setelah libur dan cuti bersama Idulfitri 2024.
‘’Pemerintah Kota Tegal mengadakan kegiatan halalbihalal bersama Penjabat Wali Kota dan seluruh kepala perangkat daerah dengan para ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal yang diikuti oleh semua ASN,’’ ujar Dadang.
Pj. Wali Kota Tegal juga nenyampaikan bahwa ada sekitar 3.000 ASN yang hadir untuk melaksanakan halalbihalal di depan rumah dinas Wali Kota Tegal.
‘’Diikuti sekitar 3.000-an ASN yang hadir, karena ada beberapa yang tidak hadir sedang melaksanakan fungsi layanan misalnya di rumah sakit, di puskesmas mereka secara bergiliran melaksanakan pelayanan,’’ ujar Agus.
Terkait dengan Work From Home (WFH) bagi ASN, Sekretaris Daerah Kota Tegal menyampaikan bahwa sesuai dengan Surat Edaran dari MenpanRB terkait pengondisian mobilitas arus lalu lintas pasca cuti lebaran, Pemerintah Kota Tegal mempedomani edaran tersebut.
‘’Sesuai dengan Surat Edaran MenpanRB terkait pengondisian mobilitas arus lalu lintas pasca cuti bersama lebaran, maka Kota Tegal juga medomani itu untuk mengatur bagi ASN Kota Tegal yang kemudian masuk di berbagai kreteria, yaitu mereka yang tidak menjadi bagian memberikan layanan langsung kepada masyarakat mereka diberikan kesempatan maksimal 50 persen untuk melakukan WFH dengan catatan mereka menunda kepulangannya atau mereka tidak ikut menjadi bagian dari puncak mudik,’’ ujar Agus.
Agus Dwi juga mengutarakan bahwa ada sekitar 24 ASN yang masuk dalam kreteria, belum kembali ke Kota Tegal dari hari minggu kemarin.
‘’Kemudain mereka memberikan layanan administrasi kepada pimpinan dan sejenisnya yang tidak menjadi bagian langsung kepada masyarkat. Itu diberikan kesempatan dua hari, 16-17 April dan itu tentu yang masuk kreteria yang WFH dan menjadi WFH kepada kepala daerah memberikan penugasan dan pejabat kepegawaian yang akan mengelola administrasi,’’ pungkas Agus Dwi.fauzi
