Pontianak TargetNews.id Bank Kalbar, lembaga keuangan milik pemerintah yang selama ini menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan Barat, tengah dilanda masalah besar.
Dan membuat heboh Menjelang Undian Simpeda Tingkat Nasional periode I XXXV tahun 2024, terungkap bahwa uang nasabah senilai puluhan miliar rupiah di beberapa cabang pembantu Bank Kalbar, termasuk di Karangan, Kabupaten Landak, telah dibobol.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum LEGATISI INDONESIA, Ahyani, BA, kepada sejumlah wartawan pada Jumat (9/8/10).
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa pembobolan ini diduga melibatkan salah satu pimpinan cabang pembantu Bank Kalbar di Karangan, Kabupaten Landak. Kasus ini tidak hanya terjadi di satu lokasi, tetapi diduga melibatkan beberapa cabang pembantu di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Bahkan diduga melibatkan Dirut Bank Kalbar Rokidi, karena pengeluaran dana sebesar itu harus diketahui kantor pusat Bank Kalbar.
Laporan awal mengungkapkan bahwa sekitar Rp 17 miliar uang nasabah di Cabang Pembantu Bank Kalbar Karangan, Kabupaten Landak, telah hilang. Seorang nasabah yang enggan disebutkan namanya menyampaikan keprihatinannya melalui media. Ia menilai bahwa insiden ini mencerminkan buruknya kinerja dan lemahnya pengawasan Bank Kalbar, yang selama ini mengusung motto “Bank Kite Punye Kite.” Ia juga mendesak agar pemegang saham pemerintah daerah, termasuk Pj Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Kalimantan Barat, segera mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa untuk mengevaluasi kinerja Direktur Utama Rokidi, yang dianggap gagal mengelola bank dengan baik.” Bila perlu dicopot” ungkap Akhyani.
Selain kasus di Cabang Pembantu Karangan, laporan juga menyebutkan bahwa Bank Kalbar Cabang Pemangkat, Kabupaten Sambas, mengalami pembobolan dengan kerugian mencapai Rp 3,5 miliar. Masalah serupa juga dilaporkan terjadi di Cabang Bank Kalbar Sambas dan Cabang Balai Karangan, Kabupaten Sanggau. Beberapa cabang lainnya juga menghadapi masalah terkait kredit macet di seluruh 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Barat.
Tak hanya itu, Direktur Umum Bank Kalbar berinisial DS juga diberhentikan, meskipun kreditnya sudah diselesaikan. Ini menjadi salah satu indikasi adanya ketidakberesan dalam manajemen internal bank tersebut.
Dalam upaya memulihkan kepercayaan nasabah dan masyarakat, pemegang saham diminta segera menggelar RUPS luar biasa untuk mengevaluasi kinerja, terutama Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi.
Ahyani juga menyoroti asal-usul Rokidi yang bukan putra asli Kalimantan Barat, melainkan berasal dari Indramayu, Jawa Barat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuannya dalam membangun Bank Kalbar.
Ia menilai sudah waktunya untuk menggelar Rapat Umum Luar Biasa (RULB) untuk menggantikan Rokidi dengan seseorang yang lebih memahami tata kelola perbankan. “Masih banyak putra Dayak dan Melayu Kalbar yang bisa menjadi Dirut, namun tidak diberi kesempatan.
Ia Mengatakan Tugas Komisaris mengawasi Kinerja Para Direktur . Makanya Dirut harus dan wajib melakukan pengawasan dan Mengawal kinerja para Pegawainya .
” Ini malah ikut acara gubernur yang mana masing2 ada tanggungjawab, percuma ada penghargaan yang di dapat. Oleh hal tersebut Dirut Harus di ganti melalui RUPS luar biasa yg di lakukan Pj. Gubernur.”, pungkasnya.
” Ini kinerja buruk karena dari Dirut pertama tidak pernah kejadian seperti ini dan ROKIDI bukan putra daerah Kalbar, dia lahir di Indramayu Jabar. Di bank Kalbar masih ada pegawai Dayak Melayu yang sanggup menjadi Dirut hanya kesempatan saja belum di berikan. Penghargaan diberikan masyarakat menilai baik, tapi pengawasan tidak lakukan maksimal apalagi kunjungan kerja ke Cabang cabang Rokidi sama sekali tidak lakukan”, ungkap Akhyani.
” Kami masyarakat Kalbar yang cinta bank Kalbar agar Pj. Gubernur, Bupati dan Walikota serta Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalbar untuk dapat Melaksanakan RUPS LUAR BIASA dan Bentuk PANSUS DPRD. OJK Kalbar agar melakukan Pemeriksaan sesuai fungsi pengawasan terhadap bank Kalbar. Semua ini kami Nasabah. Masyarakat Peduli Bank Kalbar untuk Kalbar maju dalam hal Perekonomian”, tutup Ahkyani.(Tim liputan)
