Pontianak-TargetNews.id Pada tanggal 19 Maret 2025, Advokat Ridho Dharmawan Akbar, S.T., S.H., C.Med., CPCLE, menanggapi pernyataan mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang berbicara mengenai kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi (Tipikor). Dalam pernyataannya, Ridho Dharmawan Akbar menegaskan beberapa hal sebagai berikut
Kewenangan Mantan Hakim MK Tidak Sampai ke Tipikor
“Mantan hakim MK harus memahami batas kewenangannya. MK berwenang dalam perkara konstitusi, bukan dalam ranah Tipikor. Oleh karena itu, opini yang disampaikan harus sesuai dengan kompetensinya,” tegasnya.
Hakim MK Bukan Lex Spesialis Tipikor Ridho menegaskan bahwa mantan hakim MK bukanlah ahli dalam hukum korupsi atau lex spesialis Tipikor. “Dia adalah mantan hakim konstitusi, bukan spesialis di bidang hukum pidana korupsi. Pendapatnya tidak bisa disamakan dengan mereka yang benar-benar mendalami hukum Tipikor,” ujarnya.
Media Perlu Mengutip Sumber yang Tepat “Media yang memberitakan pendapatnya seharusnya juga mengklarifikasi, apakah dia benar-benar seorang pakar Tipikor atau hanya seorang mantan pejabat konstitusi? Jika ingin mendapatkan perspektif yang lebih tepat, tanyakan pada pakar hukum Tipikor atau profesor hukum pidana. Jawaban mereka pasti berbeda,” katanya. Mantan Hakim MK Perlu Mengkaji Ulang Pendapatnya Terakhir,
Ridho menyarankan agar mantan hakim MK tersebut lebih berhati-hati dalam memberikan opini hukum. “Beliau perlu mengkaji ulang pendapatnya, memahami opini publik, serta mengikuti langsung dinamika penegakan hukum di lapangan. Jangan sampai opini yang disampaikan justru menyesatkan dan mengaburkan persoalan hukum yang sebenarnya,”
Dan Jaksa pun bagian dari instansi pemerintah, dan faktanya banyak yang terlibat dalam praktik korupsi, sebagaimana yang sudah saya komentari sebelumnya. Begitu juga dengan kepolisian dan PNS, kewenangan mereka dalam penyidikan di KPK seharusnya dihapuskan,” tegas Ridho.
Menurutnya, penyidik KPK harus 100% independen, tidak berasal dari kepolisian, kejaksaan, atau instansi pemerintahan lainnya. “Jika KPK masih bergantung pada penyidik dari instansi pemerintah, ada potensi konflik kepentingan yang bisa melemahkan pemberantasan korupsi,” tambahnya.
Ridho menekankan bahwa reformasi KPK diperlukan agar lembaga tersebut benar-benar bisa menjalankan tugasnya tanpa tekanan dari birokrasi dan kepentingan politik.(red)
