Surabaya – Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kajati Jatim), Dr. KUNTADI menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Timur dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang berlangsung di Ballroom Hotel Shangri-La Hotel Surabaya. Selasa (29/4/2025).
Musrenbang ini membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2026.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka acara sekaligus mengajak pemerintah daerah kabupaten/kota di Jatim menyusun program unggulan yang ‘nendang’. Dia menekankan pentingnya ketersambungan antara program pemerintah Asta Cita dan program pemerintah provinsi Jatim, Nawa Bhakti Satya Jilid 2.
“Kami mohon agar apa yang menjadi pembahasan Musrenbang kali ini bisa semaksimal mungkin memberikan akselerasi seluruh strategi program terutama nyambungnya Asta Cita, Nawa Bhakti Satya dan visi misi para bupati-wali kota di seluruh Jawa Timur,” ujar Khofifah
Khofifah menyebut program prioritas Jatim tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan dan kerja sama semua pihak. Sebab itu dia mengajak seluruh pemangku kepentingan bergotong-royong mewujudkan Jatim menjadi Gerbang Baru Nusantara, menuju Jawa Timur Maju, Berprestasi, dan Sejahtera.
Lebih lanjut dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menyampaikan paparan mengenai arah kebijakan dan prioritas program yang akan dijalankan dalam RPJMD dan RKPD mendatang.
Fokus utama Musrenbang kali ini adalah pembahasan prioritas pembangunan di berbagai sektor yang tertuang dalam RPJMD dan RKPD. Masukan dari berbagai pihak, termasuk Kajati Jatim, diharapkan dapat mewujudkan substansi perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
Kehadiran Dr. Kuntadi dalam Musrenbang Provinsi Jawa Timur ini semakin memperkuat sinergitas antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan instansi vertikal di daerah, dalam upaya mewujudkan pembangunan yang terarah dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
