Jakarta — Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (DPP JPKP) resmi memperkenalkan JPKP News sebagai media baru yang berfokus pada pengawasan dan advokasi kebijakan publik. Media ini diluncurkan di Jakarta, Oktober 2025, dengan komitmen menjadi corong kontrol sosial dan alat perjuangan rakyat.
Ketua Umum JPKP, Azis Soleh, menegaskan bahwa JPKP News lahir bukan sekadar untuk menambah jumlah media online di Indonesia, tetapi untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Kami ingin memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat. Jika ada kebijakan yang menyimpang atau merugikan masyarakat, JPKP News akan menjadi garda terdepan dalam mengungkapkannya,” tegas Azis Soleh.
Hal senada disampaikan oleh Kabid Hubungan Antar Lembaga DPP JPKP, Jomsen Silitonga, yang menekankan bahwa media ini tidak hanya sekadar publikasi, tetapi juga wadah advokasi rakyat.
JPKP News hadir sebagai jembatan antara rakyat, pemerintah, dan media. Kami siap membongkar kebijakan yang tidak transparan dan memperjuangkan suara masyarakat kecil,” ujar Jomsen.
Untuk memperkuat perannya, JPKP News akan didukung penuh oleh jajaran pengurus DPP, DPW, DPD, hingga DPC JPKP di seluruh Indonesia, sehingga media ini benar-benar hadir sebagai kekuatan kolektif dalam mengawal kebijakan pemerintah dari pusat hingga daerah.
Dengan tagline “Media Pengawas Kebijakan Pemerintah”, JPKP News akan memuat berita investigasi, laporan advokasi, hingga kegiatan sosial JPKP di berbagai daerah. Media ini diharapkan mampu menjadi rujukan publik untuk mengetahui sejauh mana kebijakan pemerintah berjalan sesuai aturan.
Peluncuran JPKP News menjadi momentum baru bagi JPKP dalam menguatkan peran organisasi, sekaligus menegaskan komitmen bahwa pengawasan terhadap pemerintah tidak boleh berhenti.kabiro Nganjuk Jomsen..
