Surabaya TargetNews.id Upaya menjaga kelestarian lingkungan di Papua, khususnya di kawasan konservasi dunia Raja Ampat, kembali mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Anggota DPD RI Komite III, Dr. Lia Istifhama, menyampaikan apresiasi atas langkah tegas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang mencabut empat dari lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Menurut Ning Lia—sapaan akrab senator asal Jawa Timur itu—kebijakan tersebut merupakan bukti bahwa negara hadir untuk menjawab kegelisahan masyarakat lokal yang selama ini khawatir akan potensi kerusakan ekologi.
“Pencabutan izin ini memenuhi harapan masyarakat yang sejak lama meminta penertiban pertambangan di Raja Ampat. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola tambang sekaligus menghormati suara publik,” ujar Ning Lia saat kunjungan kerjanya di Papua.
Ia menegaskan, keputusan tersebut sejalan dengan aspirasi masyarakat Papua dan para pegiat lingkungan yang menilai kawasan seperti Raja Ampat harus dilindungi dengan prinsip kehati-hatian.
Ning Lia menambahkan bahwa ketegasan pemerintah menjadi titik penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam di tanah Papua.
“Keberlanjutan ekonomi nasional harus berjalan beriringan dengan keberlanjutan ekologi, terlebih di kawasan konservasi dunia seperti Raja Ampat,” tegas senator yang tahun ini terpilih sebagai Wakil Rakyat Terpopuler dan Paling Disukai versi ARCI 2025.
Sebagai kawasan dengan biodiversitas laut terbesar di dunia—memiliki lebih dari 600 spesies terumbu karang dan 1.700 spesies ikan—Raja Ampat memiliki sensitivitas ekologis yang tinggi. Kerusakan sekecil apa pun dapat membawa dampak jangka panjang bagi masyarakat lokal yang mayoritas menggantungkan hidup pada pariwisata alam.
Karena itu, Ning Lia menilai seluruh kebijakan pengelolaan lingkungan di Papua harus berbasis sains, mengedepankan kehati-hatian, dan melibatkan masyarakat adat.
Putri KH Maskur Hasyim itu juga menegaskan komitmen DPD RI untuk terus mengawal penguatan pengawasan IUP, pembenahan tata kelola minerba, serta menjaga keseimbangan antara investasi dan kelestarian alam.
“Kebijakan ini bukan hanya soal pencabutan izin, tetapi memastikan bahwa Papua tetap menjadi paru ekologi Indonesia Timur dan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang,” ungkap peraih DetikJatim Awards 2025 tersebut.
Sebagai informasi, dari lima IUP yang ada di Raja Ampat, satu izin masih dimiliki PT Gag Nikel, anak perusahaan PT Antam. Keberlanjutan izin ini didasarkan pada kajian lingkungan dan legalitas yang dinilai memenuhi persyaratan.
PT Gag Nikel sendiri merupakan konsesi lama sejak 1970-an, jauh sebelum Bahlil menjabat menteri maupun sebelum kewenangan perizinan ditarik ke pusat melalui PP No. 22/2021 tentang PPLH.
Menteri Bahlil sebelumnya menegaskan bahwa isu yang mengaitkan penerbitan IUP Raja Ampat dengan dirinya adalah tidak berdasar.
“Empat IUP yang dicabut adalah izin lama dari tahun 2004. Pencabutan dilakukan setelah evaluasi lapangan dan ditemukannya berbagai pelanggaran administratif serta ketidaksesuaian dokumen lingkungan,” tegasnya
