JAKARTA — TargetNews.ID Kelompok I Badan Pengkajian MPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Demokrasi Indonesia dan Ancaman Slipping Down Pascareformasi” pada Rabu (3/12/2025). Forum ini mempertemukan anggota MPR RI, pakar politik, dan akademisi untuk mencari strategi penguatan demokrasi Indonesia agar tetap sehat, substantif, dan berpihak kepada rakyat.
FGD berlangsung penuh dialog, kritik, dan gagasan konstruktif dari berbagai peserta. Hadir di antaranya Prof. Dr. Yasonna H. Laoly, Dr. Andreas Hugo Pareira, H. Hasan Basri Agus, Dr. Endang Setyawati Thohari, Saadiah Uluputty, Amalia Anggraini, Ust. Dr. Dedi Iskandar Batubara, Denty Eka Widi Pratiwi, Senator cantik Jawa Timur Dr. Lia Istifhama, dan sejumlah akademisi.
Ketua Kelompok I BP MPR RI, Prof. Yasonna H. Laoly, menegaskan bahwa fenomena slipping down democracy—penurunan kualitas demokrasi meski struktur politik tampak stabil—menjadi ancaman yang tidak boleh dianggap remeh.
“Kalau kualitas demokrasi menurun, yang terancam bukan hanya sistem politik, tetapi keberlangsungan kehidupan berbangsa ke depan,” ujarnya.
Pakar politik Prof. Burhanuddin memaparkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ketiga negara dengan biaya politik termahal di dunia. Menurutnya, kondisi ini menggerus makna kedaulatan rakyat.
“Ini ironi dalam sistem yang bertumpu pada vox populi, vox dei. Apakah kita benar-benar menempatkan demokrasi sebagai instrumen bernegara, bukan sebagai arena transaksi kekuasaan?”
Menyambung pemaparan Prof. Yasonna, Senator cantik Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, menilai ancaman slipping down democracy merupakan isu fundamental yang harus dibahas dengan kesadaran bersama.
“Kalau Prof. Yasonna menyampaikan ancaman ini, berarti kita tidak bisa menganggapnya ringan. Relevansinya sangat besar bagi masa depan demokrasi kita,” ujar perempuan yang akrab disapa Ning Lia tersebut.
Ning Lia mengapresiasi penyampaian Prof. Burhanuddin mengenai potret kedaulatan rakyat dalam bingkai Demokrasi Pancasila.
“Di tengah era pragmatisme dan media sosial, bagaimana skema pendidikan politik yang bisa menghadirkan pemilih yang lebih rasional?” ungkap peraih DetikJatim Award 2025 itu.
Menanggapi isu Pilkada Serentak, Ning Lia mengusulkan perlunya pendekatan baru agar masyarakat semakin terdorong berpartisipasi.
“Apakah perlu dipertimbangkan skema maksimal dukungan calon, bukan hanya minimal? Ini penting sebagai stimulus partisipasi publik,” jelasnya.
Ia juga menyoroti meningkatnya biaya politik tanpa peningkatan kualitas representasi dan menyebutnya sebagai “tamparan demokrasi”.
Ning Lia menilai pentingnya dokumen haluan negara seperti PPHN sebagai grand design pembangunan jangka panjang agar pembangunan tidak berubah-ubah ketika pemerintah berganti.
“Kita ingin pembangunan tidak terjebak chauvinisme politik yang menghambat kolaborasi ‘no one left behind’. Kita perlu sinergi positif antara kontestasi demokrasi dengan peta politik nasional dan RPJMN agar pemberdayaan daerah berkelanjutan,” tegas wakil rakyat Jawa Timur yang dikenal rendah hati dan dekat dengan masyarakat tersebut.
FGD ini menjadi langkah strategis BP MPR RI untuk mencegah kemunduran demokrasi sekaligus memperkuat integritas, rasionalitas publik, dan arah pembangunan nasional yang lebih konsisten serta berkeadilan.
