Jakarta – Tekanan fiskal yang dialami sejumlah pemerintah daerah akibat pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat menjadi perhatian serius berbagai pihak. Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Lia Istifhama, dengan Kantor Hukum CICERO di Kantor DPD RI, Jakarta.
Direktur Kantor Hukum CICERO, Ahmad Rifai—yang akrab disapa Tedjo—mendorong Senator Lia Istifhama untuk lebih proaktif mengawal daerah dalam mengoptimalkan aset-aset milik pemerintah daerah. Menurutnya, optimalisasi aset merupakan strategi penting untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa harus membebani masyarakat melalui kenaikan pajak.
“Di tengah pemotongan dana transfer pusat, daerah tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Optimalisasi aset daerah adalah solusi yang realistis dan berkeadilan karena peningkatan pendapatan tidak harus dibarengi dengan kenaikan pajak,” ujar Tedjo.
Pria kelahiran Banyuwangi tersebut menilai, masih banyak aset daerah yang belum dikelola secara maksimal dan cenderung menjadi beban anggaran. Padahal, jika dikelola secara kreatif dan profesional, aset-aset tersebut dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan.
Beberapa aset yang dinilai potensial untuk dioptimalkan antara lain terminal, pasar agro, kawasan wisata, serta berbagai aset strategis lainnya. Optimalisasi tersebut tidak hanya berkontribusi pada peningkatan PAD, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi lokal dan membuka peluang kerja bagi masyarakat.
Senator Lia Istifhama menyambut baik masukan tersebut. Ia menegaskan bahwa penguatan fiskal daerah harus dilakukan melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat. Menurutnya, peningkatan pendapatan daerah tidak boleh selalu diidentikkan dengan penambahan pajak dan retribusi.
“Daerah harus didorong untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola aset yang dimiliki. Optimalisasi aset adalah jalan tengah agar daerah tetap memiliki ruang fiskal tanpa menambah beban masyarakat,” kata Lia.
Lia juga menegaskan komitmennya untuk mengawal isu penguatan kapasitas fiskal daerah sebagai bagian dari tugas konstitusional DPD RI, khususnya dalam mendorong daerah agar lebih mandiri dan berkelanjutan secara ekonomi.
Anil
