JAKARTA – Jika benar dinamika terbaru menunjukkan satu blok yang solid antara Amerika Serikat dan Israel dalam apa yang disebut sebagai Board of Peace (BoP), maka publik Indonesia wajib bertanya secara jujur: apakah ini forum perdamaian, atau instrumen konsolidasi kekuatan Barat di Timur Tengah?
Nama boleh “Board of Peace”, tetapi fakta geopolitik tidak bisa ditutupi oleh retorika. Ketika satu blok negara secara terbuka melakukan tekanan militer dan politik terhadap Iran, lalu dalam waktu yang sama membangun forum “perdamaian” yang dikendalikan oleh kekuatan yang sama, maka kita patut curiga: perdamaian versi siapa? Perdamaian untuk siapa?
“Segera keluar dari BoP ala Trump, Indonesia jangan jadi kaki tangan Blok Geopolitik Barat, ingat, jangan sampai tercatat dalam sejarah dunia bahwa Indonesia berada di barisan kelompok perusak perdamaian yang melakukan genosida secara sistematik dan masif”, ungkap Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM. selaku Ketua Dewan Pembina DPP ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional).
Indonesia adalah negara dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Bebas berarti tidak tunduk pada blok mana pun. Aktif berarti memperjuangkan keadilan global, khususnya bagi Palestina. Jika BoP dalam praktiknya justru memperkuat hegemoni Barat dan memarginalkan suara dunia Islam, maka keikutsertaan Indonesia bukan lagi strategi diplomasi — melainkan kompromi geopolitik yang berbahaya.
Aceng mengingatkan, Kita tidak boleh naif. Dalam teori hubungan internasional klasik, balance of power sering kali bukan alat stabilitas, melainkan mekanisme kontrol kekuatan besar terhadap kawasan yang dianggap strategis. Timur Tengah adalah pusat energi dunia. Siapa mengendalikan narasi perdamaian di sana, dialah yang mengendalikan arsitektur kekuasaan regional.
Pertanyaannya sederhana:
Apakah Indonesia ingin tercatat sebagai penyeimbang yang independen, atau sebagai pelengkap legitimasi kebijakan Barat?
“Masuk ke dalam forum yang didominasi blok tertentu tanpa daya tawar yang kuat hanya akan membuat Indonesia menjadi simbol kehadiran dunia Muslim — tetapi tanpa pengaruh nyata. Lebih buruk lagi, Indonesia bisa dipersepsikan oleh publik dunia Islam sebagai bagian dari desain geopolitik yang merugikan mereka”, paparnya.
Aceng menggaris bawahi bahwa ini bukan soal anti-Barat. Ini soal konsistensi prinsip. Indonesia selama puluhan tahun berdiri di garis moral pembela Palestina. Jika kini kita duduk dalam struktur yang beririsan dengan kepentingan strategis Israel dan sekutunya, maka kredibilitas itu dipertaruhkan.
“Presiden harus membaca momentum sejarah dengan tajam. Dunia sedang menyaksikan polarisasi yang makin terbuka. Dalam situasi seperti ini, setengah langkah adalah risiko besar. Jika BoP tidak benar-benar netral, tidak transparan, dan tidak mencerminkan keadilan bagi Palestina serta stabilitas kawasan secara seimbang, maka pilihan paling bermartabat adalah keluar”, tegasnya.
Menurut Aceng, Indonesia tidak kekurangan panggung diplomasi. Kita bisa memperkuat poros negara-negara non-blok, mempererat koordinasi melalui Organisasi Kerja Sama Islam, atau membangun forum alternatif yang lebih representatif.
Kedaulatan bukan hanya soal wilayah, tetapi juga soal posisi politik. Dan posisi politik tidak boleh digadaikan demi duduk di meja yang tidak kita kendalikan.
“Jika BoP adalah instrumen hegemoni, maka Indonesia harus berani berkata tidak. Lebih baik berdiri tegak di luar, daripada duduk di dalam tetapi menjadi pelengkap legitimasi kepentingan orang lain”, pungkasnya.
Sumber: ASH
Editor: Tim Redaksi
