JAKARTA – Konflik terbuka antara Amerika Serikat dan Iran, dengan keterlibatan aktif Israel, bukan sekadar perang regional. Ini adalah pertarungan hegemonik yang menentukan arah tata dunia. Dalam konflik seperti ini, negara-negara menengah tidak boleh salah membaca posisi. Mereka harus memilih: menjadi sub-aktor dalam orbit kekuatan besar, atau membangun poros alternatif yang independen.
“Prabowo jangan terjebak ilusi mediasi, lebih baik membangun poros alternatif, bukan ikut orbit Blok Besar”, ungkap Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM. selaku Ketua Dewan Pembina DPP ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional).
Aceng menyoroti, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia menjadi mediator. Secara normatif, itu terdengar mulia. Namun secara struktural, langkah tersebut problematik. Dalam teori hubungan internasional, mediasi hanya efektif jika mediator memiliki legitimasi dari kedua pihak dan tidak berada dalam bayang-bayang salah satu blok. Tanpa itu, mediasi berubah menjadi ilusi moral yang tidak memiliki daya tawar nyata.
“Indonesia saat ini berada dalam lanskap global yang keras. Polarisasi semakin tajam. Persepsi keberpihakan mudah terbentuk. Dalam konteks ini, menawarkan diri sebagai mediator tanpa terlebih dahulu memperkuat posisi independen adalah langkah prematur. Diplomasi bukan panggung simbolik; ia adalah kalkulasi kekuatan dan persepsi”, jelasnya.
Aceng menerangkan bahwa yang lebih mendesak justru membangun mitigasi politik berbasis ideologi bebas aktif yang sejati. Di sinilah Presiden Prabowo harus berani mengambil langkah konfrontatif terhadap arus dominasi global: membangkitkan kembali semangat Konferensi Asia Afrika sebagai platform Global South yang otonom. KAA bukan romantisme sejarah, melainkan warisan strategis anti-hegemoni yang relevan di era multipolar. Dunia saat ini kembali terjebak dalam logika blok. Jika Indonesia serius ingin memainkan peran historis, maka ia harus memimpin konsolidasi Asia-Afrika sebagai kekuatan penyeimbang, bukan sekadar pengamat yang reaktif.
Selain itu Aceng membuka wacana lain, dimana jalur Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) harus diperkuat secara substantif, bukan seremonial. Konflik yang melibatkan Iran dan Israel memiliki dimensi ideologis dan sosiologis yang kuat dalam dunia Islam. Indonesia, sebagai negara muslim terbesar, memiliki legitimasi moral untuk mendorong konsolidasi dunia Islam dalam kerangka de-eskalasi kolektif. Itu jauh lebih strategis daripada tampil sebagai mediator individual yang rawan ditolak.
Secara ideologis, pilihan ini adalah pilihan kedaulatan. Indonesia tidak boleh terseret menjadi bagian dari orbit hegemonik mana pun. Politik luar negeri bebas aktif bukan slogan diplomatik, melainkan sikap anti-dominasi dan pro-keadilan global. Jika Indonesia gagal menjaga jarak strategis, maka ia kehilangan identitas geopolitiknya sendiri.
“Presiden Prabowo harus memahami bahwa kepemimpinan global tidak dibangun melalui deklarasi cepat, melainkan melalui desain arsitektur alternatif. Membangun poros Asia-Afrika dan memperkuat OKI adalah langkah konfrontatif terhadap struktur dominasi global—dan justru itulah yang membuat Indonesia dihormati”, tambahnya.
Daripada mengejar legitimasi sebagai mediator yang belum tentu diterima, lebih baik membangun kekuatan kolektif yang dapat memaksa dunia mendengar suara Global South. Itu lebih ideologis, lebih keras, dan lebih realistis.
“Jika Indonesia ingin besar, ia harus berhenti berpikir sebagai penghubung blok besar dan mulai berpikir sebagai arsitek poros alternatif dunia”, pungkasnya.[]
Sumber: ASH
Editor: Tim Redaksi
