JAKARTA – Pernyataan Nasaruddin Umar tentang “meninggalkan zakat” — apa pun konteks dan klarifikasinya — telah membuka satu fakta telanjang: ada jarak serius antara elite keagamaan negara dan sensitivitas umat. Ini bukan sekadar polemik diksi. Ini adalah alarm keras tentang krisis kepemimpinan moral.
Zakat bukan wacana opsional. Ia rukun Islam. Ia fondasi keadilan sosial dalam bangunan syariat. Maka ketika seorang Menteri Agama terdengar mengucapkan frasa yang memberi kesan dekonstruksi terhadap zakat, publik tidak sedang bereaksi berlebihan. Publik sedang mempertahankan simbol paling dasar dari keyakinannya. Dalam politik simbolik, persepsi lebih kuat dari niat. Dan seorang pejabat publik hidup dalam dunia persepsi.
“Lebih baik Nasaruddin Umar mundur dari Jabatan Menteri Agama, sepertinya rakyat sudah muak dan tidak percaya lagi, karena terlalu banyak kasusnya”, desak Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM. selaku Ketua Dewan Pembina DPP ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional).
Aceng menyoroti klarifikasinya bahwa yang dimaksud adalah “reorientasi filantropi” justru menimbulkan pertanyaan baru: mengapa seorang Menteri Agama gagal membaca dampak retoriknya sendiri? Dalam teori komunikasi politik, kegagalan mengantisipasi framing publik adalah indikator lemahnya sensitivitas kepemimpinan. Jika ini terjadi berulang, maka yang patut dipertanyakan bukan lagi isi pernyataan, melainkan kapasitas jabatan.
Masalahnya tidak berdiri sendiri. Aceng menjelaskan, bahwa polemik zakat ini hadir di tengah jejak kontroversi yang sebelumnya telah menggerus wibawa kementerian. Dari sorotan tata kelola hingga isu-isu etik yang ramai diperbincangkan publik, seperti kasus jet pribadi OSO, dugaan pelecehan seksual tahun 2025, heboh penggeledahan KPK di kemenag tahun 2025, dugaan dana hibah, dan lain-lain.
“Akumulasi itu membentuk persepsi kolektif: institusi keagamaan negara sedang kehilangan gravitasi moralnya. Dalam studi governance, ini disebut erosion of public trust—erosi kepercayaan yang, jika dibiarkan, berubah menjadi delegitimasi”, ujarnya.
Pertanyaannya sederhana: apakah seorang Menteri Agama yang terus-menerus berada dalam pusaran kontroversi masih efektif memimpin umat yang majemuk dan sensitif? Kepemimpinan bukan sekadar bertahan di kursi kekuasaan. Ia soal menjaga kepercayaan. Ketika kepercayaan terkikis, bertahan justru bisa dibaca sebagai ketidakpekaan terhadap aspirasi publik.
Aceng menegaskan, seruan agar mundur bukanlah ekspresi kebencian personal. Ini tuntutan akuntabilitas politik. Dalam tradisi demokrasi yang sehat, pejabat publik mengundurkan diri ketika legitimasi moralnya terganggu, bahkan tanpa tekanan hukum formal. Karena yang dijaga bukan sekadar individu, melainkan marwah institusi.
Jika Menteri Agama tetap memilih bertahan dengan narasi klarifikasi demi klarifikasi, publik akan membaca pesan yang lebih dalam: jabatan lebih penting daripada kepercayaan umat. Dan ketika persepsi itu menguat, yang runtuh bukan hanya reputasi personal, tetapi wibawa negara dalam mengelola kehidupan beragama.
“Indonesia membutuhkan Menteri Agama yang bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi juga presisi dalam komunikasi, bersih dari bayang-bayang kontroversi, dan memiliki empati sosial tinggi. Jika syarat itu tidak lagi terpenuhi, maka mundur adalah sikap paling rasional dan paling terhormat, karena jabatan adalah amanah, dan amanah yang terus dipertanyakan tidak bisa diselamatkan dengan klarifikasi—ia hanya bisa dipulihkan dengan tanggung jawab”, pungkasnya.[]
Sumber: ASH
Editor: Tim Redaksi
