JAKARTA — Pemerhati intelijen Kolonel Infanteri (Purn) Sri Radjasa menilai langkah Presiden Prabowo Subianto menawarkan diri sebagai mediator konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel berpotensi menjadi kesalahan strategis. Sikap tersebut dinilai tidak membaca perubahan peta geopolitik global sekaligus membuka risiko politik di dalam negeri.
“Menjadi mediator adalah kebijakan yang kebablasan. Apakah Presiden tidak tahu bahwa ada prasyarat khusus dari kedua negara yang bersengketa? Misalnya, harus ada pengakuan dari pihak yang berkonflik. Faktanya Iran juga tidak mungkin menerima Indonesia,” kata Sri Radjasa dalam diskusi publik yang digelar Forum Jurnalis Merdeka di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2026).
Diskusi bertajuk “BoP, Perang Timur Tengah, dan Guncangan di Istana” itu membahas dampak geopolitik konflik Iran–Israel–Amerika Serikat serta implikasinya bagi Indonesia. Forum tersebut juga menyoroti kemungkinan adanya operasi politik domestik di balik manuver diplomasi Indonesia.
Menurut Sri Radjasa, pemerintah Indonesia dinilai keliru membaca perubahan arah politik Amerika Serikat yang semakin menonjolkan kepentingan nasional. Ia menilai penurunan kekuatan ekonomi AS memicu nasionalisme yang lebih agresif.
“Sekarang terlihat kecenderungan baru di Amerika. Mereka tidak lagi berperan sebagai pemimpin dunia, tetapi bertindak sebagai penguasa dunia. Kita bisa melihatnya dari kasus Venezuela sampai isu Greenland,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut seharusnya menjadi pertimbangan utama sebelum Indonesia mengambil posisi geopolitik tertentu, termasuk ketika bergabung dengan blok ekonomi BRICS maupun ketika masuk dalam gagasan Board of Peace (BoP).
“Di sini letak blundernya. Ketika Indonesia bergabung dengan BRICS, Donald Trump mengambil sikap kontras terhadap blok itu. Artinya langkah ini menempatkan Indonesia pada posisi yang sensitif,” kata dia.
Sri Radjasa juga menilai Amerika Serikat saat ini lebih memprioritaskan kepentingan ekonomi dibanding isu lain, termasuk hak asasi manusia. Hal itu, menurutnya, membuat konfigurasi politik global semakin keras dan transaksional.
Ia mengingatkan bahwa keputusan Indonesia untuk mengambil peran mediator dapat berbalik menjadi tekanan politik bagi pemerintah jika tidak dihitung secara matang. “Menabur angin bisa menuai badai. Risiko politiknya besar jika langkah seperti ini tidak dihitung dengan cermat,” ujarnya.
Diskusi yang dimoderatori wartawan senior Sri Widodo Soetarjowiyono ini juga dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya pemerhati politik Imam Bogie Yuda Swara serta pemerhati sejarah dan budaya Joko Sumpeno.
Selain persoalan politik luar negeri, diskusi tersebut juga menyinggung dampak ekonomi jika konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel berkembang menjadi perang terbuka. Sejumlah peserta forum menilai eskalasi perang berpotensi mendorong lonjakan harga minyak dunia, menekan nilai tukar rupiah, serta memperlebar beban subsidi energi dalam APBN.
