Fenomena perpindahan penduduk besar-besaran dari desa ke kota usai libur Lebaran 1447 Hijriah mendapat perhatian serius dari legislator Senayan. Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menyuarakan keprihatinan mendalam terkait tren urbanisasi yang dinilai mulai tidak terkendali.
Perempuan yang akrab disapa Neng Lia ini menegaskan bahwa ledakan urbanisasi bukan sekadar masalah kependudukan biasa. Menurutnya, perpindahan masif ini merupakan ancaman nyata bagi stabilitas sosial dan keberdayaan ekonomi bangsa dalam jangka panjang.
Neng Lia juga menyoroti bahwa lonjakan urbanisasi sering kali menciptakan “fatamorgana” kesejahteraan bagi masyarakat desa. Banyak warga yang nekat mengadu nasib ke kota besar tanpa bekal keterampilan yang cukup, sehingga justru terjebak dalam masalah baru.
“Lonjakan urbanisasi itu tidak bagus untuk keberdayaan ekonomi bangsa kita. Akhirnya justru muncul angka pengangguran baru dari masyarakat pendatang di kota-kota besar,” tegas Neng Lia saat memberikan keterangan pers dikutip RMOLJatim, Minggu (22/3/2026).
Ia menambahkan, para pendatang baru ini harus memulai adaptasi dari titik nol di lingkungan yang sangat kompetitif. Kondisi tersebut sering kali memicu kerentanan sosial, di mana ekspektasi mendapatkan pekerjaan layak tidak sebanding dengan realitas di lapangan.
Lebih lanjut, Neng Lia mengingatkan dampak negatif bagi daerah asal yang ditinggalkan oleh penduduknya. Jika generasi produktif terus menerus mengalir ke kota, maka potensi ekonomi dan pembangunan di desa-desa tidak akan pernah tergarap secara maksimal.
“Kalau semua orang memilih meninggalkan daerahnya, lalu siapa yang mau mengurus dan membangun daerah tersebut? Ini adalah kerugian besar bagi pemerataan pembangunan,” lanjut senator yang dikenal vokal ini.
Sebagai solusi konkret atas masalah ini, Neng Lia mendorong pemerintah pusat untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan fiskal nasional. Fokus utamanya adalah terkait skema Transfer Keuangan ke Daerah (TKD) yang menjadi napas pembangunan lokal.
Ia menilai, adanya pemotongan anggaran TKD di beberapa wilayah justru kontraproduktif dengan semangat pemerintah dalam memerangi kemiskinan. Kebijakan tersebut dianggap memperlebar ketimpangan antara pusat pertumbuhan ekonomi dengan wilayah pinggiran.
“Kami berharap pemerintah pusat mengkaji ulang terkait pemotongan TKD. Bagaimana mungkin daerah bisa mandiri jika sokongan anggarannya justru dikurangi di tengah tantangan ekonomi yang berat?” ujarnya.
Neng Lia juga mengusulkan adanya penambahan atau penguatan TKD, terutama bagi wilayah-wilayah yang sangat membutuhkan stimulus ekonomi. Tujuannya agar daerah memiliki daya tawar dan mampu menciptakan lapangan kerja bagi warganya sendiri.
Menurutnya, keberdayaan ekonomi nasional harus dimulai dari kemandirian daerah-daerah kecil atau perdesaan. Jika fasilitas publik dan kesempatan kerja di desa sudah setara dengan kota, maka arus urbanisasi akan berkurang secara alamiah dengan sendirinya.
“Jangan sampai warga melakukan urbanisasi hanya karena mereka merasa kekurangan kesempatan kerja di tempat asalnya. Kita harus menciptakan alasan bagi warga untuk tetap bangga membangun desanya,” imbuhnya.
Menutup pernyataannya, Neng Lia berharap sinergi antara kebijakan fiskal pusat dan kreativitas daerah dapat menyelamatkan ekonomi bangsa. Ia berkomitmen untuk terus mengawal isu ini agar setiap daerah di Jawa Timur khususnya, memiliki daya tahan ekonomi yang kuat.
ANIL
