SURABAYA – Melimpahnya produksi gula saat musim panen kerap menjadi ironi bagi petani tebu. Di tengah hasil yang meningkat, harga justru berpotensi tertekan akibat masuknya gula impor ke pasar domestik. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian serius agar keseimbangan antara pasokan dan kesejahteraan petani tetap terjaga.
Karena itu, pengaturan waktu impor gula menjadi krusial, terutama agar tidak dilakukan saat produksi dalam negeri sedang tinggi. Kebijakan ini dinilai penting untuk melindungi petani sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat pasar.
Anggota DPD RI Lia Istifhama mendorong pengaturan waktu impor gula agar tidak merugikan petani dalam negeri. Ia menegaskan bahwa kebijakan impor, termasuk gula rafinasi, sebaiknya dilakukan saat produksi domestik tidak dalam kondisi melimpah.
Hal itu disampaikan saat kunjungan Ning Lia ke Kantor Perhutani Jawa Timur di Genteng Kali Surabaya, Kamis (27/3/2026).
Dalam kunjungan tersebut Ning Lia disambut langsung Direktur Utama Perhutani Tio Handoko, Direktur Komersial Anggar Widiyatmoko, dan Direktur SDM, Umum dan IT Andus Winarno.
Menurut Ning Lia, momentum waktu menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan nasional dan keberlangsungan petani tebu lokal. “Impor itu bukan tidak boleh, bahkan dalam kondisi tertentu memang dibutuhkan. Tapi harus melihat waktu, jangan saat produksi dalam negeri sedang tinggi,” ujar Ning Lia.
Keponakan Gubernur Jatim Khofifah itu mengakui bahwa Indonesia masih mengalami kekurangan pasokan gula, sehingga impor menjadi opsi yang tidak terhindarkan. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak justru menekan harga gula petani saat musim panen.
Ia menilai, masuknya gula impor terutama gula rafinasi di saat produksi lokal melimpah dapat menimbulkan ketimpangan pasar. Dampaknya, petani menjadi pihak yang paling dirugikan karena harga jual anjlok.
“Kalau rafinasi masuk bersamaan dengan hasil petani, tentu ini jadi masalah. Petani akan merasa kalah sebelum bertanding,” tegasnya.
Ning Lia juga mendorong perlunya peran aktif lembaga riset seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam mendukung peningkatan produktivitas gula nasional. Ia berharap riset yang dilakukan lebih terarah dan berdampak langsung pada sektor pertanian.
Menurutnya, riset tidak harus selalu kompleks, tetapi harus aplikatif dan mampu menjawab kebutuhan di lapangan.
“Riset harus bisa membumi, memberikan solusi nyata bagi petani dan industri. Ini yang perlu diperkuat,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Utama Perhutani Tio Handoko menjelaskan pihaknya terus melakukan modernisasi sektor pertanian tebu. Ia menyebut produktivitas gula nasional masih tertinggal dibanding negara lain seperti Brasil, Thailand, dan India.
Peningkatan teknologi, mulai dari mekanisasi pertanian hingga penggunaan drone untuk pemupukan, dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan hasil produksi dan efisiensi biaya.
“Kalau kita bisa meningkatkan rendemen dan produksi per hektare, maka ketergantungan impor bisa ditekan. Kuncinya ada di teknologi dan inovasi,” jelasnya.
Sebagai solusi jangka panjang, pihak juga mendorong adanya klasifikasi yang jelas antara gula konsumsi rumah tangga dan gula rafinasi untuk industri. Selain itu, tata kelola impor harus berbasis data produksi dan kebutuhan riil di lapangan.
Dengan langkah tersebut, ia optimistis keseimbangan antara kepentingan petani dan kebutuhan industri dapat terjaga.
“Kalau semua berbasis data dan momentum yang tepat, kita bisa lindungi petani tanpa mengganggu kebutuhan nasional,” pungkasnya.
ANIL
