Slawi, TargetNews.ID -Upaya memperkuat integritas birokrasi terus digencarkan Pemerintah Kabupaten Tegal melalui pengarahan antikorupsi yang digelar di Ruang Rapat Bupati, Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, Senin (07/04/2026).
Kegiatan ini dihadiri seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal serta para kepala bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal. Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan bersih, transparan, dan akuntabel.
Inspektur Kabupaten Tegal Saidno mengungkapkan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari dialog antikorupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya diikuti kepala daerah se-Jawa Tengah.
Dari sisi capaian, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025 menunjukkan tren positif. Kabupaten Tegal mencatat indeks 77,07 atau meningkat 3,98 poin dibanding tahun sebelumnya. Namun, capaian tersebut masih berada pada kategori waspada atau zona kuning.
Peningkatan ini patut diapresiasi, tetapi masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama,” ujar Saidno.
Ia menyoroti sejumlah aspek yang perlu dibenahi, mulai dari optimalisasi prosedur pelayanan hingga penguatan budaya antikorupsi. Selain itu, toleransi terhadap penyimpangan dinilai masih perlu ditekan.
Di sisi lain, upaya pencegahan terus menunjukkan progres. Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2025 mencapai 90,87 persen dan masuk kategori baik.
Secara nilai memang sedikit menurun karena perubahan indikator, tetapi secara peringkat justru meningkat,” jelasnya.
Perbaikan juga terlihat pada tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang meningkat dari 91 persen menjadi 94,96 persen pada akhir semester II 2025. Meski demikian, masih terdapat 5,04 persen rekomendasi lama yang perlu segera diselesaikan.
Menurut Saidno, korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga berdampak pada keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan iklim investasi. Karena itu, ia menegaskan pentingnya komitmen bersama untuk menerapkan prinsip zero tolerance terhadap praktik korupsi.
Sejalan dengan itu, Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman menegaskan bahwa pencegahan korupsi harus menjadi bagian dari budaya kerja, bukan sekadar program sesaat.
Komitmen yang sudah kita bangun harus diwujudkan dalam kerja nyata di setiap perangkat daerah,” tegasnya.
Bupati menekankan bahwa pendekatan pemberantasan korupsi saat ini tidak lagi bertumpu pada penindakan semata, tetapi harus diperkuat melalui sistem pencegahan yang terstruktur dan berkelanjutan.
Ia meminta seluruh perangkat daerah mengevaluasi rencana aksi secara menyeluruh, termasuk mengidentifikasi capaian, kendala, dan merumuskan solusi yang konkret.
Selain itu, Bupati mengingatkan pentingnya integritas dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, laporan keuangan tidak sekadar mengejar opini, tetapi harus mencerminkan akuntabilitas kepada publik.
Laporan keuangan harus menjadi cerminan integritas dan tanggung jawab kita kepada masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia turut menyoroti sejumlah area rawan yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi, seperti perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, gratifikasi, benturan kepentingan, hingga perizinan dan pengelolaan aspirasi masyarakat.
Bupati juga mengajak seluruh jajaran untuk saling menjaga dan mengingatkan agar praktik penyimpangan tidak terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
Integritas pimpinan dan budaya kerja yang sehat adalah kunci utama pencegahan korupsi,” tegasnya.
Ia menambahkan, capaian MCP Kabupaten Tegal yang mencapai 90,87 persen turut mendorong peningkatan peringkat di tingkat Provinsi Jawa Tengah, dari posisi ke-26 menjadi ke-13.
Ini menunjukkan bahwa upaya kita berada di jalur yang benar, meskipun masih ada ruang perbaikan,” ujarnya.
Melalui pengarahan ini, Pemerintah Kabupaten Tegal berharap semangat antikorupsi tidak hanya menjadi komitmen, tetapi juga terwujud dalam praktik kerja sehari-hari, demi menghadirkan pemerintahan yang bersih dan berpihak pada masyarakat.(Fauzi/Hms
