Jakarta – Aliansi Madura Indonesia (AMI) menunjukkan sikap tegas dengan mendatangi kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kantor DPP PKS, Jumat (17/4).
Kedatangan AMI tersebut merupakan bentuk protes sekaligus penyampaian aspirasi secara langsung kepada jajaran pimpinan PKS, menyusul polemik pernyataan kader partai, Abu Bakar Al Habsyi, yang dinilai menimbulkan kegaduhan dan melukai perasaan masyarakat, khususnya di Madura.
Dalam kedatangannya AMI secara tegas meminta Presiden PKS Dr H. Almuzzammil Yusuf untuk segera melakukan evaluasi terhadap Abu Bakar Al Habsyi, serta mengambil langkah konkret guna menjaga marwah partai dan meredam polemik yang terus berkembang.
Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, SE, SH menegaskan bahwa langkah mendatangi langsung kantor DPP PKS bukan sekadar aksi simbolik, melainkan bentuk keseriusan dalam mengawal persoalan tersebut.
“Kami datang dengan itikad baik, membawa suara masyarakat. Tapi kami juga menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Pernyataan yang melukai ulama dan masyarakat harus ada konsekuensi,” tegas Baihaki.
Menurutnya, sebagai partai politik besar, PKS memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga etika dan sikap kadernya di ruang publik.
“Kami mendesak Presiden PKS untuk bersikap tegas. Evaluasi harus dilakukan secara objektif. Jika terbukti melanggar etika, maka harus ada tindakan nyata, bukan sekadar klarifikasi,” lanjutnya.
AMI juga memperingatkan bahwa jika tuntutan tersebut tidak segera ditindaklanjuti, pihaknya siap menggelar aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar.
“Jangan sampai kepercayaan publik terhadap partai politik justru runtuh karena pembiaran. Jika tidak ada respons serius, AMI akan kembali turun dengan kekuatan massa yang lebih besar,” tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak DPP PKS terkait kedatangan AMI maupun tuntutan evaluasi terhadap Abu Bakar Al Habsyi.
Situasi ini diperkirakan masih akan terus berkembang, seiring meningkatnya tekanan publik terhadap partai politik untuk lebih tegas dalam menegakkan etika kader di ruang publik.
