Surabaya – Ketua MAKI Jawa Timur, Heru, melontarkan kritik tajam terhadap dugaan praktik kotor dalam proses mutasi kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Timur. Sorotan utama diarahkan pada kepindahan Bu Lilik dari jabatan Kepala SMKN 2 Lumajang ke kursi Kepala SMKN 12 Surabaya yang disebut tidak melalui rekomendasi resmi Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdin) Jember.
Menurut Heru, jika benar perpindahan tersebut berlangsung tanpa rekomendasi administratif dari pejabat wilayah yang berwenang, maka patut diduga ada “jalur tikus” yang sengaja dibuka oleh oknum tertentu demi meloloskan kepentingan tertentu.
“Kalau Kacabdin sebagai kepanjangan tangan Kadindik di daerah tidak pernah merekomendasikan, lalu siapa yang memuluskan mutasi itu? Ini tidak boleh dianggap sepele,” tegas Heru.
Ia menyebut kasus ini bukan sekadar persoalan rotasi jabatan biasa, tetapi menyangkut integritas tata kelola pendidikan di Jawa Timur. Mutasi kepala sekolah, kata dia, seharusnya dilakukan secara objektif, transparan, dan berbasis kebutuhan lembaga, bukan karena kedekatan, lobi, apalagi transaksi.
Heru bahkan menyinggung adanya dugaan “udang di balik batu”, yakni kemungkinan keterlibatan pihak-pihak tertentu yang bermain di balik layar untuk mengatur perpindahan jabatan strategis tersebut.
“Jangan sampai sekolah negeri dijadikan pasar jabatan. Jika ada uang pelicin atau titipan kepentingan, maka itu bentuk penghinaan terhadap dunia pendidikan,” ujarnya tajam.
Sorotan MAKI Jatim makin menguat setelah mencuat insiden intimidatif terhadap Ketua Komite SMKN 12 Surabaya yang terjadi di ruang kepala sekolah dan sempat viral. Peristiwa itu disebut membuka tabir persoalan yang lebih besar di internal sekolah.
Pasca kejadian tersebut, Tim Litbang MAKI Jatim mengaku menerima banyak laporan dari masyarakat Lumajang mengenai rekam jejak mutasi Bu Lilik dan dugaan proses yang tidak lazim.
Heru mendesak Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Bidang GTK, serta Cabang Dinas Surabaya-Sidoarjo segera membuka seluruh dokumen mutasi, mulai dari usulan, rekomendasi, hingga dasar penempatan jabatan.
“Kalau semuanya bersih, buka saja datanya. Tapi kalau ditutup-tutupi, publik akan makin yakin ada permainan,” katanya.
MAKI Jatim juga mengingatkan bahwa dugaan jual beli kursi kepala sekolah selama ini bukan isu baru. Banyak aduan telah masuk, namun kerap sulit dibuktikan karena praktiknya dilakukan rapi dan tertutup.
“Jangan tunggu aparat penegak hukum turun tangan baru sibuk klarifikasi. Bersihkan sekarang juga. Pendidikan tidak boleh dikuasai mafia jabatan,” pungkas Heru.
Anil
