Surabaya — Di balik ramainya layanan transportasi online yang memudahkan masyarakat setiap hari, ada ribuan pengemudi ojek online yang terus berjuang mencari nafkah demi keluarga mereka. Persoalan itulah yang kembali disuarakan aliansi DOBRAK Jatim saat bertemu Senator DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama.
Pertemuan yang berlangsung dua kali, yakni pada September lalu dan awal Mei 2026, menjadi ruang bagi para driver menyampaikan keresahan mereka. Mulai dari tarif yang dinilai belum berpihak, potongan aplikasi yang dianggap memberatkan, hingga berbagai kebijakan yang disebut semakin menekan penghasilan mereka.
Lia mengatakan, keluhan yang disampaikan para pengemudi bukan sekadar soal angka atau hitungan tarif, tetapi tentang perjuangan hidup banyak kepala keluarga.
“Teman-teman ojol ini bekerja dari pagi sampai malam demi keluarga mereka. Karena itu persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Negara harus hadir memastikan mereka mendapatkan keadilan,” ujarnya, Senin (11/5/2026).
Menurut Lia, para pengemudi online merupakan bagian penting dalam ekosistem transportasi digital. Tanpa mereka, layanan aplikasi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.
Ia mengaku memahami beratnya bekerja di lapangan karena pernah merasakan sendiri masa-masa harus bekerja keras saat masih kuliah.
“Saya pernah ada di posisi harus berjuang di lapangan. Karena itu saya paham bagaimana rasanya bekerja keras untuk bertahan hidup. Driver ojol ini bukan sekadar mitra, mereka manusia yang punya keluarga dan tanggung jawab,” tuturnya.
Karena itu, Lia memastikan pihaknya akan terus mengawal aspirasi para driver, termasuk menyampaikan surat resmi kepada kementerian terkait agar ada regulasi nasional yang lebih jelas dan tegas terhadap aplikator yang dinilai merugikan mitra.
Sementara itu, perwakilan DOBRAK Jatim, Richo Suroso, berharap suara para driver tidak lagi hanya didengar, tetapi benar-benar ditindaklanjuti.
Menurutnya, para pengemudi hanya ingin hak mereka dipenuhi secara adil, sesuai aturan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kami hanya ingin kepastian. Kami bekerja keras setiap hari, maka sudah seharusnya ada perlindungan dan keadilan bagi kami,” ujarnya.
Selain mendorong adanya surat rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada kementerian terkait, DOBRAK Jatim juga meminta percepatan pembahasan Peraturan Daerah transportasi online agar ada kepastian hukum bagi pengemudi maupun perusahaan aplikasi.
Bagi para driver, aturan yang jelas bukan sekadar soal administrasi. Itu adalah harapan agar perjuangan mereka di jalanan dihargai dengan layak.
“Ini bukan hanya soal tarif. Ini soal masa depan ribuan keluarga yang menggantungkan hidup dari profesi ini,” pungkas Lia.
