SAMPANG — Rencana pemerintah untuk merehabilitasi Jembatan Desa Dharma Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, menuai penolakan keras dari warga setempat. Rencana tersebut disebut mencakup peninggian jembatan sekitar 2 meter serta pelebaran jalan hingga sekitar 8 meter di sisi kanan dan 8 meter di sisi kiri.
Warga menilai rencana pembangunan tersebut berpotensi mengorbankan rumah dan tempat usaha masyarakat yang telah ditempati secara turun-temurun. Di sekitar lokasi jembatan terdapat sejumlah rumah warga yang juga dimanfaatkan sebagai toko, tempat berjualan ikan, serta aktivitas perdagangan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Menurut warga, alasan pelebaran jalan yang dikaitkan dengan kekhawatiran apabila suatu saat terdapat truk mogok dinilai tidak sebanding dengan dampak yang harus ditanggung masyarakat. Mereka mempertanyakan mengapa solusi terhadap kemungkinan kendaraan mogok justru harus dilakukan dengan memperluas jalan hingga berpotensi mengurangi atau menggusur pemukiman dan tempat usaha warga.
Tokoh masyarakat dan tokoh pemuda setempat menilai pemerintah terlalu memaksakan rencana pembangunan tanpa mempertimbangkan secara serius kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang telah lama bergantung pada kawasan tersebut.
Penolakan warga juga semakin kuat meski disebut terdapat tawaran ganti rugi. Bagi masyarakat, persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai nilai kompensasi, tetapi menyangkut keberlangsungan tempat tinggal, usaha, serta sumber penghidupan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.
Warga menegaskan akan terus mempertahankan hak mereka dan menyatakan siap melakukan perlawanan apabila pembangunan tetap dipaksakan tanpa adanya penyelesaian yang dianggap adil.
Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya melihat persoalan dari sisi infrastruktur, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang akan muncul apabila rumah, toko, lapak penjualan ikan, dan kawasan perdagangan masyarakat terdampak proyek.
Hingga berita ini diturunkan, warga tetap menyatakan penolakan dan meminta pemerintah membuka ruang dialog serta mencari solusi yang tidak mengorbankan pemukiman dan mata pencaharian masyarakat Desa Dharma Tanjung.
