TARGETNEWS.ID, Kota Batu – Dugaan peristiwa yang melibatkan seorang anggota kepolisian berinisial IAS dan seorang kepala desa berinisial AE di salah satu hotel berbintang di wilayah Kota Batu pada Sabtu, 7 November 2026, sekitar pukul 02.30 WIB.
Saat ini, informasi tersebut menjadi perhatian publik, yang harus didalami kembali maupun dilakukan verifikasi dari oihak-pihak yang berwenang. Sampai berita ini tertuli,belum ada keterangan secara resmi dari seluruh rangkaian peristiwanya atau dugaan dalam pemberitaannya.
Sementara itu,berdasarkan keterangan dari EDA, yang memperkenalkan diri sebagai istri sah IAS. Dia mengaku mengikuti sebuah kendaraan Toyota Innova Reborn bernomor polisi L 1050 CXC hingga ke salah satu hotel di Kota Batu.
EDA juga menyampaikan bahwa pihak keluarga sempat mempertanyakan keabsahan pelat nomor kendaraan tersebut.Dia menyebutkan setelah mengetahui berada di area hotel, seketika itu dirinya mendatangi bagian reseptionist untuk meminta bantuan membuka kamar No 3211.
Dengan terkejut menurut pengakuannya, di dalam kamar tersebut ia mendapati IAS bersama seorang perempuan berinisial AE dalam kondisi tanpa busana. Keterangan tersebut berdasarkan hasil dari pengakuan EDA yang masih memerlukan verifikasi independen.
Pemberitaan ini, Redaksi tidak menempatkan pengakuan tersebut sebagai fakta hukum yang telah terbukti. EDA mengatakan, setelah kejadian ini pihak -pihqk yang bersangkutan dibawa ke Mako Polres Batu.
Keterangan kepolisian masih menunggu verifikasi
Kapolres Batu AKBP Panji Gedhe Prabawa, berdasarkan informasi yang diterima redaksi, menyampaikan bahwa dirinya telah menerima laporan dari anggota. Namun, untuk penjelasan mengenai kronologi dan perkembangan penanganan, diarahkan agar menghubungi Humas Polres Batu.
Kasi Propam Polres Batu, Ipda Nico Cendekia Putra, S.H., juga menyarankan agar konfirmasi dilakukan melalui Humas. Sementara itu, Kasat PPA AKP Tri Nawang Sari menyampaikan arahan serupa.
Ps Kasi Humas Polres Batu, Iptu M. Huda Rohman, menyatakan belum melakukan verifikasi atas informasi tersebut.Polres Batu membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan tindak pidana yang melibatkan seorang oknum anggota Polri di wilayah Hukum polres Batu
Saat ini, polres Batu menindak lanjuti laporan tersebut, Baik dari Sat PPA dan PPo dan juga melibatkan Si Propam polres Batu untuk mendalami fakta dan keterangan para pihak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kami Ps. Kasi Humas Polres Batu Iptu M Huda memastikan bahwa setiap laporan masyarakat akan ditangani secara profesional, objektif, dan proporsional, tanpa membedakan latar belakang maupun status pihak yang dilaporkan,”papar M.Huda dari rilistnya.
Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya dugaan pelanggaran disiplin atau kode etik anggota Polri, tentunya akan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.
Kami selaku Ps Kasihumas Polres Batu mengimbau masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak berspekulasi sebelum diperoleh hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan,”singkatnya.
Di sisi lain, media memperoleh informasi dari sumber internal yang menyebutkan bahwa pengaduan masyarakat atau Dumas akan ditindaklanjuti melalui mekanisme laporan polisi.
Sumber tersebut juga menyampaikan harapan agar proses penanganan dapat berjalan cepat. Namun, informasi mengenai peningkatan status pengaduan, penerbitan laporan polisi, maupun perkembangan perkara tersebut belum dapat dipastikan melalui dokumen atau pernyataan resmi yang diterima redaksi.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang disampaikan kepada media lain di wilayah Lamongan, AE disebut telah membantah informasi tersebut ketika dikonfirmasi. Redaksi tetap membuka ruang bagi AE untuk menyampaikan penjelasan secara langsung dan lengkap.
Perwakilan pihak hotel yang dihubungi menyampaikan bahwa dirinya sedang tidak bertugas dan bukan general manager. Ia menyarankan agar konfirmasi mengenai persoalan tersebut disampaikan melalui bagian marketing communication atau manajemen hotel.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh keterangan resmi dari Kapolrestabes Surabaya, IAS, AE, manajemen hotel, serta pihak-pihak lain yang memiliki informasi relevan.
Menanggapi dugaan peristiwa yang menjadi perhatian publik tersebut, Ketua SMSI Malang Raya, DO’I NURI, menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya menjaga nilai moral, kehormatan ikatan perkawinan, serta tanggung jawab pihak-pihak yang mengemban jabatan publik.
“Bahwa kami atas nama SMSI Malang Raya menyampaikan dugaan peristiwa yang saat ini terjadi sebagai pembelajaran penting bahwa kita harus mampu menghormati sakralnya sebuah ikatan perkawinan. Apalagi dugaan saat ini mencatut nama institusi dan juga publik figur,” ujar DO’I NURI.
Menurutnya, setiap pihak yang mengemban jabatan publik maupun menjadi bagian dari institusi negara memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga perilaku, kehormatan jabatan, serta kepercayaan masyarakat. Namun demikian, penilaian terhadap pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan tetap harus didasarkan pada fakta dan proses pemeriksaan yang objektif.
Ia juga menekankan bahwa persoalan yang telah menjadi perhatian masyarakat tidak boleh disikapi dengan perlindungan berdasarkan kedekatan, pangkat, maupun jabatan. Sebaliknya, setiap dugaan yang memiliki dasar dan bukti harus ditangani melalui mekanisme yang berlaku.
Dari segi aspek hukum dan tanggung jawab institusi:
Dalam konteks hukum pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah mengatur perzinaan dalam Pasal 411. Ketentuan tersebut mensyaratkan adanya persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dan merupakan delik aduan. Dengan demikian, keberadaan dua orang di dalam kamar hotel, termasuk apabila terdapat pengakuan mengenai kondisi tanpa busana, tidak dengan sendirinya membuktikan telah terjadi tindak pidana perzinaan. Unsur perbuatan dan alat bukti tetap harus diperiksa sesuai ketentuan hukum.
Pasal 412 KUHP juga mengatur hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Ketentuan ini memiliki unsur tersendiri sehingga tidak dapat serta-merta diterapkan hanya berdasarkan dugaan keberadaan seseorang di dalam kamar hotel pada satu kesempatan.
Apabila benar terdapat anggota Polri yang terlibat dalam peristiwa tersebut, aspek etik dan kedinasan juga perlu menjadi perhatian. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan tugas Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri menjadi salah satu dasar dalam menilai perilaku anggota Polri. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran etik, pemeriksaan melalui Propam dan mekanisme Komisi Kode Etik Polri perlu dilaksanakan secara profesional, independen, transparan, serta sesuai prosedur.
Adapun apabila pihak yang disebut merupakan kepala desa, penilaian terhadap tanggung jawab jabatannya perlu memperhatikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Ketentuan mengenai kewajiban dan larangan kepala desa antara lain berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, serta larangan menyalahgunakan wewenang.
Meski demikian, dugaan perilaku pribadi tidak otomatis dapat dinyatakan sebagai pelanggaran jabatan atau tindak pidana. Hal tersebut harus dinilai berdasarkan fakta, hubungan dengan pelaksanaan kewenangan, serta hasil pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.
Perhatian masyarakat terhadap dugaan peristiwa ini tidak semestinya berhenti pada viralitas pemberitaan. Hal yang lebih penting adalah kejelasan penanganan, status pengaduan, kewenangan pemeriksaan, serta tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pihak kepolisian diharapkan memberikan penjelasan mengenai penerimaan pengaduan, langkah awal yang telah dilakukan, serta mekanisme pemeriksaan apabila terdapat anggota yang perlu dimintai pertanggungjawaban secara etik maupun kedinasan.
Apabila terdapat bukti yang relevan, pemeriksaan juga perlu mempertimbangkan keterangan saksi, rekaman kamera pengawas atau CCTV, keterangan petugas hotel, serta dokumen dan bukti elektronik yang diperoleh secara sah. Seluruh proses harus tetap memperhatikan perlindungan privasi, hak para pihak, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Bagi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa, penjelasan juga diperlukan apabila terdapat dugaan yang berkaitan dengan tanggung jawab jabatan atau penyelenggaraan pemerintahan desa.
Marwah institusi tidak dibangun dengan menutup informasi, melainkan melalui keterbukaan, ketegasan, dan keberanian melakukan evaluasi. Jabatan bukan kekebalan hukum, sementara dugaan bukanlah vonis.
Redaksi menjunjung asas praduga tak bersalah
TARGETNEWS.ID, menegaskan bahwa pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan awal yang diterima redaksi dan masih memerlukan verifikasi lanjutan. Redaksi tidak menyimpulkan bahwa IAS maupun AE telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran etik.
Sebagai perusahaan pers, TARGETNEWS.ID, tetap mengedepankan prinsip akurasi, keberimbangan, verifikasi, serta asas praduga tak bersalah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Redaksi memberikan ruang yang sama kepada IAS, AE, pihak keluarga, manajemen hotel, Polres Batu, Polrestabes Surabaya, serta instansi terkait untuk menyampaikan hak jawab, klarifikasi, maupun bukti pendukung. Setiap keterangan yang relevan akan dipertimbangkan secara proporsional dalam pemberitaan lanjutan.
Bersambung. Redaksi Targetnews.id. terus melakukan penelusuran, verifikasi, dan konfirmasi lanjutan kepada seluruh pihak terkait.(Wn)
