SAMPANG TargetNews.ID Pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Sampang menuai sorotan. Kebijakan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam proses pelayanan pencetakan KTP elektronik (e-KTP) justru dikeluhkan masyarakat karena dinilai menambah kerumitan, bukan mempermudah.
Pantauan pada Senin (9/11/2026), terlihat antrean masyarakat memadati ruang pelayanan Dispendukcapil Sampang. Warga yang hendak mengurus dokumen kependudukan harus menghadapi proses yang dinilai semakin panjang, terutama bagi mereka yang terkendala penggunaan telepon pintar dan aktivasi aplikasi IKD.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius terhadap efektivitas kebijakan pelayanan digital. Sebab, digitalisasi seharusnya menjadi instrumen untuk memangkas birokrasi dan mempercepat pelayanan, bukan justru menciptakan hambatan baru bagi masyarakat.
Mahrus klebun Enggi,salah satu yang menyoroti persoalan tersebut, menilai penerapan pelayanan IKD selama sepekan terakhir belum memberikan kenyamanan bagi masyarakat Sampang.
“Kalau program ini berjalan tanpa kebijakan yang mempertimbangkan kondisi masyarakat, jangan berharap pelayanan administrasi kependudukan semakin mudah. Jangan sampai Sampang justru semakin tertinggal di Jawa Timur. Ini bukan mempermudah rakyat, malah menambah kesulitan,” ujarnya.
Keluhan serupa dialami warga asal Pengarengan. Ia menceritakan kesulitannya saat hendak mengurus e-KTP untuk istrinya yang tidak memiliki telepon genggam sendiri.
Karena terkendala perangkat, ia mencoba menggunakan akun di telepon genggam milik suaminya. Namun, setelah akun sebelumnya terhapus dan dilakukan upaya pembuatan akun baru, proses tersebut justru mengalami kendala sehingga pengurusan e-KTP istrinya gagal.
Persoalan juga dialami Idrus dari pengarengan Ragung seorang sopir tangki air, yang mengaku kesulitan mengurus KTP karena proses melalui sistem IKD tidak berjalan lancar. Ia harus menunggu proses penerimaan sistem yang dinilai menyulitkan.
Persoalan ini memperlihatkan bahwa tidak semua masyarakat memiliki perangkat, kemampuan teknologi, maupun akses digital yang memadai. Jika pelayanan terlalu bergantung pada aplikasi tanpa menyediakan alternatif yang efektif, kelompok masyarakat rentan justru berpotensi menjadi pihak yang paling dirugikan.
Bahkan, muncul cerita mengenai konflik rumah tangga yang dikaitkan dengan persoalan pengurusan dokumen tersebut. Namun, informasi itu masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dan tidak boleh dijadikan kesimpulan mengenai penyebab terjadinya kekerasan.
Media yang mengawal keluhan masyarakat menilai Dispendukcapil Sampang perlu segera melakukan evaluasi. Jangan sampai penerapan sistem digital justru menjadi tembok penghalang bagi warga yang hanya ingin mendapatkan hak administrasi kependudukannya.
Dispendukcapil harus memiliki kebijakan pelayanan alternatif bagi masyarakat yang tidak memiliki telepon pintar, mengalami kendala aktivasi IKD, maupun menghadapi gangguan sistem. Pelayanan manual atau pendampingan petugas perlu dipastikan tetap tersedia sepanjang sesuai ketentuan yang berlaku.
Terlebih, pelayanan publik merupakan hak seluruh masyarakat. Jangan sampai warga yang tidak memahami teknologi atau tidak memiliki fasilitas digital harus pulang tanpa mendapatkan kepastian pelayanan.
Hal ini juga perlu menjadi perhatian serius Bupati Sampang H. Slamet Junaidi. Semangat pelayanan yang selama ini digaungkan pemerintah daerah harus benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar menjadi slogan.
Prinsipnya, sebagaimana penegasan Bupati Sampang, “Kalau mudah jangan dipersulit.”
Kini, masyarakat menunggu langkah konkret Dispendukcapil Sampang. Apakah kebijakan IKD akan dievaluasi dengan menghadirkan solusi bagi warga yang kesulitan, atau masyarakat tetap harus menghadapi prosedur yang dinilai semakin berbelit?
Digitalisasi boleh berjalan, tetapi jangan sampai hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan administrasi
