TARGETNEWS.ID LAMONGAN – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) seharusnya menjadi tempat pembinaan dan pemulihan perilaku warga binaan. Namun, munculnya sejumlah informasi mengenai dugaan pungutan liar (pungli) dalam layanan kunjungan hingga dugaan praktik jual beli fasilitas di dalam Lapas Lamongan memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan efektivitas pengawasan internal.
Informasi yang beredar menyebutkan, seorang warga asal Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, diduga mengalami kesulitan saat hendak mengunjungi anggota keluarganya yang sedang menjalani masa pidana.
Persoalan bermula ketika pengunjung disebut terkendala persyaratan administrasi berupa kepemilikan Kartu Keluarga (KK). Di tengah kesulitan tersebut, muncul dugaan adanya tawaran kemudahan untuk bisa masuk dengan membayar uang sebesar Rp150.000 per orang.
Jika informasi ini benar, persoalannya bukan sekadar pelanggaran administrasi. Dugaan tersebut menyentuh prinsip dasar pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan: apakah hak kunjungan telah dilaksanakan sesuai ketentuan atau justru menjadi celah bagi oknum untuk mencari keuntungan pribadi?
Pertanyaan mendasarnya, apakah terdapat ketentuan resmi yang mewajibkan pengunjung membawa satu KK? Jika persyaratan tidak dapat dipenuhi, apakah tersedia mekanisme alternatif untuk membuktikan hubungan keluarga atau memperoleh izin kunjungan?
Lebih jauh, siapa yang menawarkan pembayaran Rp150.000 tersebut? Apakah uang itu memiliki dasar tarif resmi, disertai bukti pembayaran dan masuk ke kas negara, atau justru diduga menjadi transaksi di luar mekanisme pelayanan?
Dugaan Fasilitas Berbayar dan Peredaran Barang Terlarang
Persoalan lain yang tak kalah serius adalah informasi mengenai dugaan keberadaan telepon seluler ilegal, alat penanak nasi, serta sejumlah barang yang disebut-sebut dapat diperoleh warga binaan dengan harga mencapai Rp4,5 juta.
Apabila informasi tersebut benar, bagaimana barang-barang yang semestinya dibatasi atau dilarang dapat masuk dan digunakan di dalam lingkungan Lapas?
Pengawasan terhadap barang bawaan, pemeriksaan kamar hunian, serta pengendalian akses keluar-masuk barang menjadi bagian penting dari sistem keamanan pemasyarakatan.
Tidak cukup hanya mempertanyakan siapa yang membawa barang tersebut. Publik juga berhak mengetahui bagaimana barang itu bisa lolos dari pemeriksaan, siapa yang mengendalikan distribusinya, dan apakah terdapat dugaan keterlibatan oknum petugas maupun pihak lain.
Jika terdapat transaksi dengan nilai jauh di atas harga pasar, apakah hal tersebut merupakan praktik jual beli ilegal, penyewaan fasilitas, atau informasi yang belum dapat dibuktikan? Semuanya perlu ditelusuri melalui pemeriksaan dan audit yang transparan.
Ke Mana Fungsi Pengawasan Kalapas?
Rangkaian informasi tersebut menempatkan fungsi pengawasan Kepala Lapas Lamongan dalam sorotan.
Kalapas memang tidak serta-merta dapat dianggap terlibat hanya karena adanya dugaan pelanggaran oleh oknum petugas. Namun, sebagai pimpinan satuan kerja, tanggung jawab pengawasan, pembinaan petugas, serta pengendalian keamanan dan pelayanan merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan.
Publik membutuhkan penjelasan terbuka, bukan sekadar pernyataan bahwa seluruh pelayanan telah berjalan sesuai prosedur.
Ada sejumlah pertanyaan mendasar yang perlu dijawab:
1. Apakah benar terdapat pengunjung yang diminta membayar Rp150.000 agar dapat masuk ke Lapas Lamongan?
2. Siapa pihak yang menawarkan atau menerima uang tersebut, dan apakah transaksi itu tercatat dalam sistem penerimaan resmi?
3. Apa dasar hukum persyaratan satu Kartu Keluarga bagi pengunjung? Apakah tersedia prosedur alternatif bagi keluarga yang tidak tercantum dalam KK yang sama?
4. Apakah benar ditemukan telepon seluler dan alat penanak nasi di kamar hunian warga binaan?
5. Bagaimana mekanisme pemeriksaan barang masuk dan siapa petugas yang bertanggung jawab?
6. Apakah terdapat transaksi jual beli atau penyewaan fasilitas dengan nilai mencapai Rp4,5 juta? Siapa penjual, pembeli, dan penerima keuntungannya?
7. Kapan terakhir kali dilakukan inspeksi mendadak, penggeledahan kamar hunian, serta pemeriksaan terhadap petugas?
8. Apakah Kalapas telah menerima laporan atau pengaduan mengenai dugaan pungli dan peredaran barang terlarang tersebut? Jika sudah, tindakan apa yang telah dilakukan?
9. Apakah telah dilakukan pemeriksaan internal dan audit terhadap kemungkinan aliran uang di luar ketentuan?
10. Apakah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur bersedia membentuk tim pemeriksa independen untuk menelusuri informasi tersebut?
Inspektorat dan Ditjenpas Diminta Turun Tangan
Munculnya dugaan tersebut perlu menjadi perhatian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi tindak pidana.
Pemeriksaan seharusnya tidak berhenti pada petugas lapangan. Jika ditemukan bukti adanya praktik terorganisasi, penelusuran perlu menjangkau seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk kemungkinan adanya pembiaran atau penyalahgunaan kewenangan.
Langkah konkret yang dapat dilakukan antara lain pemeriksaan rekaman CCTV, audit administrasi kunjungan, penelusuran transaksi, pemeriksaan barang sitaan, serta klarifikasi terhadap pengunjung dan warga binaan.
Apabila dugaan pelanggaran terbukti, sanksi harus diberikan sesuai tingkat kesalahan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Sebab, tembok penjara seharusnya membatasi ruang gerak pelanggaran hukum, bukan justru menjadi tempat tumbuhnya praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Lapas Lamongan maupun Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur guna memperoleh penjelasan berimbang atas informasi tersebut.
