TARGETNEWS.ID JAKARTA — Dinamika bursa calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai membuka babak baru dalam konstelasi politik nasional. Sejumlah nama dari kalangan partai politik, pemerintahan, hingga tokoh nasional mulai diperbincangkan oleh para pengamat politik. Namun, persoalan ini bukan sekadar mencari figur pengganti, melainkan berpotensi menjadi penentu arah konfigurasi kekuasaan menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
Ketua Dewan Pembina Pusat ASWIN, Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM. (ASH), menilai bahwa dinamika tersebut harus dibaca secara lebih mendalam. Sebab, siapa pun yang nantinya mengisi posisi Wakil Presiden tidak hanya akan menjadi pendamping Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga memiliki implikasi terhadap keseimbangan kekuatan politik, soliditas koalisi, serta peta persaingan politik nasional pada 2029.
Sejumlah figur yang masuk dalam pembicaraan pengamat antara lain Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, Sugiono, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Puan Maharani, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, Pramono Anung, Dedi Mulyadi, hingga Anies Baswedan. Meski demikian, seluruh nama tersebut masih sebatas spekulasi dan analisis politik, bukan kandidat resmi yang telah diajukan Presiden kepada MPR.
ASH: Jangan Jadikan Jabatan Wapres Sekadar Transaksi Politik
Menurut ASH, yang juga selaku pemerhati sosial politik dan kebijakan publik memaparkan, terdapat tiga dimensi penting yang harus menjadi pertimbangan dalam menentukan calon pengganti Wakil Presiden.
Pertama, dimensi konstitusional. Pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden harus sepenuhnya mengikuti Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam sidang paripurna paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan. Dengan demikian, proses tersebut tidak boleh direduksi menjadi kesepakatan tertutup antarelite politik.
Kedua, dimensi representasi politik. Calon pengganti harus dipertimbangkan berdasarkan kapasitas kenegaraan, pengalaman pemerintahan, integritas, serta kemampuan menjaga hubungan antarlembaga negara. Pertimbangan keterwakilan partai politik memang tidak dapat dihindari dalam sistem demokrasi multipartai, tetapi tidak boleh mengalahkan kepentingan publik.
Ketiga, dimensi strategis menuju 2029. Menurut ASH, pergantian Wakil Presiden berpotensi mengubah kalkulasi politik partai-partai, memperkuat atau menggeser posisi tawar koalisi, bahkan memunculkan konfigurasi baru dalam persaingan Pilpres mendatang.
“Jangan sampai jabatan Wakil Presiden hanya dijadikan instrumen kompromi dan pembagian kekuasaan di antara elite. Indonesia membutuhkan figur yang memiliki kapasitas kenegaraan, integritas, keberanian mengambil keputusan, serta komitmen terhadap kepentingan rakyat. Jabatan tersebut bukan hadiah politik, melainkan amanah konstitusi,” tegas ASH.
2029 Mulai Diperhitungkan Sejak Sekarang
ASH juga mengingatkan bahwa keputusan mengenai pengganti Gibran dapat menjadi indikator arah politik Presiden Prabowo dalam membangun pemerintahan hingga akhir masa jabatan.
Apabila figur yang dipilih berasal dari lingkaran internal Gerindra, hal itu dapat dibaca sebagai upaya memperkuat konsolidasi internal. Sebaliknya, apabila berasal dari partai koalisi atau figur nasional di luar Gerindra, keputusan tersebut dapat mencerminkan strategi memperluas keseimbangan dan dukungan politik.
Namun, semua kemungkinan tersebut tetap harus diuji berdasarkan keputusan resmi dan perkembangan politik selanjutnya.
“Jangan hanya melihat siapa yang akan menjadi Wakil Presiden, tetapi perhatikan pula kekuatan politik apa yang berada di belakangnya, kepentingan apa yang dibawa, serta bagaimana implikasinya terhadap demokrasi dan masa depan pemerintahan. Di sinilah alarm politik 2029 mulai berbunyi,” ungkapnya.
ASH menegaskan, masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton dalam proses pergantian kepemimpinan nasional. Transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap konstitusi harus menjadi ukuran utama.
Pada akhirnya, pergantian Wakil Presiden bukan sekadar persoalan mengganti seorang pejabat, melainkan momentum untuk menguji kedewasaan demokrasi, kualitas kepemimpinan, dan komitmen elite politik dalam menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok.
“Tahun 2029 tidak dimulai ketika pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden dibuka. Peta politiknya sedang dibentuk sejak sekarang. Karena itu, siapa pun calon pengganti Wakil Presiden harus dinilai bukan hanya dari kekuatan politiknya, tetapi juga dari kapasitas, integritas, dan tanggung jawab konstitusionalnya kepada rakyat,” pungkasnya.
Sumber: ASH
Editor: Tim Redaksi
