TARGETNEWS.ID KUPANG — Laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede, menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang semata-mata sebagai perkara kriminal individual. Kasus ini juga menyangkut integritas pejabat publik, penyalahgunaan relasi kuasa, tanggung jawab moral kepemimpinan, serta kredibilitas penegakan hukum di Indonesia.
Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM. (ASH), Ketua Dewan Pembina Pusat ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional), menegaskan bahwa jabatan kepala daerah tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari proses hukum. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa membedakan jabatan, kekuasaan, afiliasi politik, maupun kedudukan sosial.
Kronologi Berdasarkan Laporan Pelapor
Berdasarkan pemberitaan DetikBali dan CNN Indonesia, Bupati Kupang Yosef Lede dilaporkan ke Polda Nusa Tenggara Timur atas dugaan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi berinisial RWM (21).
Peristiwa yang dilaporkan tersebut diduga berlangsung pada Rabu malam, 11 November 2026, di rumah jabatan Bupati Kupang, Jalan RA Kartini, Kota Kupang.
Menurut keterangan dalam laporan polisi, korban awalnya diajak oleh perempuan berinisial EK, yang disebut sebagai tantenya, untuk bertemu dengan Bupati Kupang dengan alasan adanya tawaran pekerjaan.
Dalam laporan tersebut, korban mengaku mengalami dugaan kekerasan seksual sebanyak dua kali. Setelah kejadian, terdapat keterangan mengenai uang Rp3 juta yang dimasukkan ke dalam tas korban.
Ibu korban, FMT (42), kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke SPKT Polda NTT pada 12 November 2026 dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT.
Direktur PPA dan PPO Polda NTT, Kombes Pol. Nova Irone Surentu, membenarkan penerimaan laporan tersebut. Polisi menyatakan perkara masih dalam tahap penyelidikan, visum telah dilakukan, dan korban mendapatkan pendampingan serta perlindungan di rumah aman.
Hingga pemberitaan 13 November 2026, belum terdapat penetapan tersangka. Yosef Lede juga belum memberikan tanggapan kepada media.
ASH: Ada Persoalan Relasi Kuasa yang Harus Diusut
Menurut ASH, apabila keterangan dalam laporan tersebut terbukti, perkara ini bukan hanya menyangkut dugaan tindak pidana kekerasan seksual, tetapi juga memperlihatkan persoalan serius mengenai relasi kuasa antara pejabat publik dan masyarakat.
“Seorang kepala daerah memiliki kewenangan, pengaruh, dan tanggung jawab besar terhadap masyarakat. Karena itu, apabila benar terdapat penyalahgunaan posisi atau kewenangan untuk memanfaatkan kerentanan seseorang, persoalannya menjadi sangat serius. Kekuasaan publik tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi,” tegas ASH.
ASH menilai penyidik harus mendalami seluruh rangkaian peristiwa, termasuk dugaan tawaran pekerjaan, peran pihak yang mengajak korban, komunikasi sebelum dan sesudah kejadian, keterangan saksi, hasil visum, serta informasi mengenai uang Rp3 juta.
Seluruh unsur tersebut harus diuji secara objektif dan tidak boleh disimpulkan sebelum didukung alat bukti yang sah.
Perspektif Hukum dan Tanggung Jawab Negara
ASH mengingatkan bahwa penanganan perkara harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Pasal 66 dan Pasal 67 UU TPKS menegaskan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Pemenuhan hak tersebut merupakan kewajiban negara.
“Jangan sampai korban justru mengalami tekanan, intimidasi, stigma sosial, atau ketakutan ketika mencari keadilan. Negara wajib hadir memberikan perlindungan, bukan membiarkan korban berjuang sendirian,” ujarnya.
Desakan ASH kepada Aparat dan Partai Politik
ASH meminta Kapolda NTT memastikan penyelidikan berjalan profesional, transparan, independen, dan bebas intervensi politik.
Ia juga meminta agar:
1. Seluruh saksi diperiksa secara objektif dan menyeluruh.
2. Hasil visum dan bukti pendukung ditindaklanjuti secara profesional.
3. Identitas serta keselamatan korban dijaga.
4. Terlapor diberikan kesempatan menyampaikan klarifikasi sesuai prosedur hukum.
5. Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, proses hukum dilanjutkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
ASH juga meminta Partai Gerindra sebagai partai yang menaungi Yosef Lede untuk mencermati persoalan ini secara serius, tanpa mendahului proses hukum.
Jabatan Adalah Amanah, Bukan Kekebalan
Menutup pernyataannya, ASH menegaskan bahwa ukuran kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh kemenangan dalam pemilihan umum, tetapi juga oleh integritas, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap hukum.
“Jangan ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang menduduki jabatan Bupati. Hukum harus bekerja tanpa melihat siapa orang yang sedang diperiksa. Namun, keadilan juga tidak boleh dibangun melalui penghakiman sebelum pembuktian.”
“Jika dugaan ini terbukti, pertanggungjawaban pidana dan konsekuensi politik maupun etik harus dijalankan sesuai ketentuan hukum. Sebaliknya, apabila tidak terbukti, hak terlapor untuk mendapatkan pemulihan nama baik juga harus dihormati.”
Bagi ASH, satu prinsip yang tidak boleh ditawar: lindungi korban, tegakkan hukum, dan jangan biarkan kekuasaan mengalahkan keadilan.[]
Sumber: ASH
Editor: Tim Redaksi
