TargetNews.ID Surabaya, – Sikap tertutup kembali dipertontonkan oleh jajaran pejabat di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur. Hingga tenggat waktu yang diberikan berakhir, Sekretaris Bakesbangpol Jatim, Nurul Ansori, memilih bungkam dan tidak memberikan tanggapan atas Surat Addendum yang dilayangkan oleh aliansi kontrol sosial terkait sengkarut anggaran pengadaan tahun 2025 senilai total Rp 12,7 Miliar.
Padahal, surat susulan berisi koreksi validasi objek sekaligus tuntutan klarifikasi atas kontradiksi fatal pada sistem pengadaan di Bakesbangpol Jatim Dalam surat tersebut, aliansi Media Rakyat Demokrasi (MRD) meminta penjelasan hukum terkait paket Belanja Makanan dan Minuman Rapat senilai Rp 782.806.000,- yang dikunci menggunakan metode Pengadaan Langsung, bertolak belakang dengan klaim kepatuhan E-Purchasing yang sebelumnya disampaikan pihak Bakesbangpol secara tertulis.
Selain persoalan paket mamin yang diduga dipecah ke dalam 19 pos sumber dana untuk menghindari lelang terbuka, pihak Bakesbangpol Jatim juga gagal membuka dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk dua paket jumbo lainnya. Masing-masing adalah pengadaan suvenir fisik (goodie bag) senilai Rp 1,79 Miliar serta biaya perjalanan dinas meeting dalam kota sebesar Rp 1,22 Miliar.
Menyikapi sikap bungkam birokrasi yang melewati batas deadline tersebut, Pimpinan Umum MRD Grup, Achmad Anugrah, menyatakan kekecewaan kerasnya. Ia menilai tindakan mendiamkan surat konfirmasi resmi sama saja dengan melecehkan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Undang-Undang Pers.
“Batas waktu 2×24 jam yang kami berikan sudah lewat jauh, namun Sekretaris Bakesbangpol Jatim justru memilih bersembunyi di balik sikap bungkam. Ini membuktikan bahwa mereka tidak mampu menjawab kontradiksi argumen mereka sendiri terkait paket mamin Rp 782 juta yang menabrak aturan threshold Pengadaan Langsung, serta tidak berani membuka rincian harga satuan suvenir Rp 1,79 miliar kepada publik,” tegas dia di Surabaya, Senin (16/11/2026).
Menurut Garad sapaan akrabnya, pendekatan persuasif dan jalur korespondensi administratif yang ditempuh aliansi selama ini rupanya tidak diindahkan dengan itikad baik oleh instansi terkait. Oleh karena itu, pihaknya bersiap mengambil langkah eskalasi terbuka dengan turun ke jalan menyuarakan aspirasi rakyat.
“Jika transparansi ditutup rapat di meja birokrasi, maka jalanan adalah mimbar keadilan kami. Dalam waktu dekat, kami bersama elemen massa dari LSM GARAD Indonesia dan jaringan jurnalis akan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur di Jalan Putat Indah. Kami akan menuntut Sekretaris Bakesbangpol keluar menemui massa dan membuka seluruh dokumen pengadaan belasan miliar tersebut,” serunya lantang.
Tak berhenti pada aksi turun ke jalan, Achmad menegaskan bahwa pihaknya juga sedang merampungkan pemberkasan akhir untuk segera melayangkan laporan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dan penyalahgunaan wewenang anggaran tersebut langsung ke meja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.
“Aksi demo nanti adalah peringatan keras agar tidak ada lagi pejabat publik yang mempermainkan uang rakyat dengan dalih administrasi. Setelah dari jalanan, berkas lengkap kontradiksi pengadaan ini langsung kami kawal masuk ke Kejaksaan untuk diusut tuntas secara hukum,” pungkasnya. (Tim)










