TARGETNEWS.ID SURABAYA – Penanganan kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) kembali menjadi perhatian publik. Di tengah penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), muncul informasi mengenai dugaan pembayaran honorarium narasumber dengan nilai mencapai sekitar Rp1,1 miliar.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pembayaran honorarium tersebut diduga berlangsung sejak 2017 hingga Juni 2026. Dana itu disebut melibatkan sejumlah anggota Komisi B DPRD Surabaya dari tiga periode keanggotaan.
Tak hanya anggota Komisi B, empat pimpinan DPRD Surabaya juga disebut-sebut turut menerima pembayaran tersebut. Informasi ini menambah daftar persoalan yang perlu ditelusuri dalam pengungkapan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan KBS.
Salah seorang anggota dewan membenarkan adanya pembayaran honorarium narasumber yang disebut dilakukan secara rutin, sekitar satu kali dalam sebulan.
Namun, anggota dewan tersebut membantah adanya aliran dana Rp5 miliar kepada anggota DPRD. Ia menyebut dana yang diterima merupakan honorarium atas kegiatan sebagai narasumber.
Di sisi lain, muncul dugaan aliran dana sebesar Rp5 miliar yang disebut berkaitan dengan pertemuan antara Komisi B DPRD Surabaya dan pihak KBS setelah dilakukannya penggeledahan oleh kejaksaan.
Dua informasi tersebut kini menjadi perhatian dan memerlukan penelusuran lebih lanjut, terutama terkait mekanisme pembayaran, dasar penganggaran, penerima dana, serta kesesuaian penggunaan anggaran dengan ketentuan yang berlaku.
Publik pun menanti langkah Kejati Jatim dalam mendalami seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan pengelolaan keuangan KBS, termasuk menelusuri apakah pembayaran honorarium tersebut benar-benar sesuai prosedur atau justru berpotensi menjadi bagian dari penyimpangan.
Hingga kini, dugaan aliran dana maupun pembayaran honorarium tersebut masih harus diuji melalui proses penyidikan dan pembuktian hukum. Semua pihak yang disebut dalam informasi tersebut tetap harus dihormati haknya sesuai asas praduga tak bersalah.
Penegakan hukum diharapkan dapat mengungkap secara transparan alur penggunaan keuangan KBS, sekaligus memastikan ada atau tidaknya keterlibatan pihak lain dalam perkara yang tengah ditangani Kejati Jatim. Bersambung…….
TargetNews.id










