Hebohnya pemberitaan dari berbagai media informasi terkait bandwidth cctv anggaran APBD Tahun 2024, program dinas Kominfo bidang telematika yang di persembahkan untuk masyarakat Purwakarta istimewa.
Dinas Kominfo kabupaten Purwakarta, mempersembahkan bandwidth cctv sarana pantauwan sistem informasi dari pemerintah kabupaten Purwakarta, adapun program yang di laksanakan sangat di sayangkan di sinyalir banyak kejanggalan anggaran yang di keluarkan melalui bandwidth cctv.
Lsm Barak Indonesia (Barisan Rakyat Indonesia ), sangat kecewa dengan kinerja kepala dinas Kominfo, yang tidak becus menggunakan anggaran APBD tidak efektif dan tidak transparan.
Cecep nur Saeful Mukti menegaskan bahwa Anggaran 2 miliar tersebut tidak berubah, meskipun dalam kontrak perjanjian Dinas Kominfo dengan PT Bali Towerindo Sentra Tbk setelah 3 tahun bandwidth cctv menjadi hak milik Pemkab Purwakarta, dan ketika di pertanyakan tentang harga satuan bandwidth cctv kepala dinas hanya menjawab itu harga global, tidak bisa menjawab secara detail. “Ujarnya”(Jumat 28 Juni 2024)
Cecep nur Saeful Mukti selalu ketua LSM Barak Kabupaten Purwakarta meminta Pj Bupati kabupaten Purwakarta segera bertindak untuk tegas kepada oknum kepala dinas yang di duga banyak permainan menggunakan anggaran APBD “Katanya”
Ketika salah satu media mengkonfirmasi kepada Pj Bupati kabupaten Purwakarta melalui pesan Whatsapp meminta statement terkait bandwidth cctv ” Saran saya, sebaiknya dikonfirmasi dulu kepada Kadis yang dimaksud, mas dan Kalau memang ada yang tidak transparan dan tidak sesuai aturan diklarifikasi dulu. Kalau tidak bisa diklarifikasi minta APH yang klarifikasi.
Kami LSM Barak Indonesia meminta kepada Pj Bupati kabupaten Purwakarta segera berikan tindakan tegas untuk oknum kepala dinas, yang di duga tidak efektif dalam menggunakan anggaran negara.
Selanjutnya untuk APH (aparat penegak hukum) segera periksa program bandwidth cctv yang di sinyalir ada dugaan permainan anggaran.
(Red)
