TARGETNEWS.ID JAWA TIMUR 1 Desember 2024 – Aktivitas penambangan pasir ilegal di aliran Sungai Konto, Desa Bugasur Kedaleman, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, kembali marak. Penambangan yang diduga dikelola oleh oknum perangkat desa, seperti Jogoboyo, ini menggunakan metode sedot pasir yang merusak lingkungan. Padahal, aktivitas ini sempat terhenti setelah adanya pengaduan masyarakat (Dumas), namun kini kembali beroperasi tanpa hambatan yang berarti.
Masyarakat sekitar mengungkapkan kekecewaannya terhadap respons yang dinilai kurang tanggap dari pihak-pihak berwenang, termasuk Aparat Penegak Hukum (APH), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Polisi Pamong Praja, dan pihak lainnya. Meskipun dampak kerusakan ekosistem akibat aktivitas ilegal ini sudah jelas terlihat, tindakan konkret untuk menghentikan penambangan dan menegakkan hukum belum menunjukkan hasil yang memuaskan.
Dampak Lingkungan yang Serius
Penambangan pasir dengan metode sedot tidak hanya menyebabkan degradasi kualitas sungai, tetapi juga memicu abrasi, rusaknya habitat makhluk hidup di sekitar sungai, hingga potensi longsor. Selain itu, aktivitas ini berkontribusi pada penurunan kualitas air yang digunakan oleh warga untuk keperluan sehari-hari.
Seorang pemerhati lingkungan hidup di Jombang menyatakan, “Kerusakan ekosistem Sungai Konto akibat tambang ilegal ini sulit dipulihkan. Kita perlu tindakan tegas untuk menghentikan aktivitas ini, sebelum dampaknya menjadi lebih luas dan permanen.”
Tinjauan Hukum: Ancaman Pidana Penambangan Ilegal
Penambangan pasir ilegal melanggar sejumlah ketentuan hukum di Indonesia, di antaranya:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Pasal 158 menyebutkan:
“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.”
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 109 menyatakan:
“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar.”
Tuntutan dan Harapan Masyarakat
Masyarakat mendesak pihak-pihak terkait, seperti:
Aparat Penegak Hukum (APH): Agar segera menindak pelaku tambang pasir ilegal dan menyeret mereka ke jalur hukum.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH): Melakukan investigasi menyeluruh terhadap dampak lingkungan serta memberikan rekomendasi tegas.
Polisi Pamong Praja (Pol PP): Melakukan pengawasan ketat untuk memastikan aktivitas ilegal ini dihentikan.
Pemerhati Lingkungan: Terus mengawal dan menyuarakan kasus ini untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di kawasan Jombang.
Langkah Tegas Demi Kelestarian Lingkungan
Tidak hanya sekadar melindungi ekosistem Sungai Konto, penegakan hukum yang tegas terhadap penambang ilegal juga menjadi upaya menjaga keadilan bagi masyarakat yang taat hukum. Tanpa tindakan nyata, kerusakan lingkungan akan terus berlangsung dan menjadi warisan buruk bagi generasi mendatang.
Masyarakat berharap, dengan adanya sorotan publik dan kerja sama antar pihak, kasus ini bisa menjadi pelajaran penting untuk mencegah terulangnya praktik serupa di masa depan.
Penulis: [khoirul anam]
Editor: [Nama Editor]
