Sumenep TargetNews.id Sarkawi Selaku Ketua Brigade 571 tmp wilayah Madura sekalian ketua pokmaswas kelautan dan perikanan kecamatan Kalianget kabupaten Sumenep.
Meminta pada kementerian pertanahan dan kementerian kelautan dan perikanan sekalian DPR RI komisi 4, untuk menyikapi adanya terbitnya sertifikat atau SHM yang masuk wilayah perairan pesisir pantai gersik putih,
Yang mana belakangan ini muncul penolakan dari masyarakat, baik dari masyarakat dusun takerbui desa gersik putih kecamatan gapura, maupun dusun padurekso desa kalianget Timur kecamatan Kalianget kabupaten Sumenep.
Yang mana, arial pantai pesisir pantai gersik putih tersebut, dari tahun 1997-1998, masih menjadi kegiatan masyarakat untuk mencari kekayaan laut seperti ikan dan rajungan dan lainnya,
Apalagi perairan pantai gersik putih tersebut, sudah ada pohon mangrove, dan sebelumnya perairan tersebut menjadi kegiatan pengiriman garam, dari gudang PT garam yang ada di gersik putih, melalui kontiner atau Conia yang di tarik oleh kapal gandeng milik PT garam menuju gudang PT garam yang ada di pelabuhan 1 Kalianget milik PT garam.
Seiring berjalannya waktu, perairan pantai gersik putih tersebut, bermunculan sertifikat (SHM) yang di keluarkan oleh BPN kabupaten Sumenep, baik yang berada di desa gersik putih dusun Takerbui kecamatan Gapura, Kuang lebih 20, hektar, yang notabene di jadikan usaha tambak garam,
Sedangkan pesisir pantai gersik putih atau ruang bawah laut yang masuk dusun padurekso desa kalianget Timur kecamatan Kalianget kabupaten Sumenep, ada 4 sertifikat (SHM ) yang di keluarkan oleh BPN Sumenep,
Diantaranya nomer hak milik 730 dengang luas 13.950 M2 atas Ajeng Maimunah, H marsadik. Terbitan tahun 1997.
Sedangkan di tahun 1999, muncul lagi 2 Sertifikat SHM dengan nomer hak milik 01302, dengan luas 19.860 M2 a/n Srisumarlina Ningsih anak dari H Marsadik, Dan nomer hak milik 01303,dengan luas 19.900 M2 a/n H marsadik, dan di hibahkan ke anaknya atas nama NUR ILHAM.
Dan di tahun 2008 muncul lagi 1 sertifikat SHM a/n hj Srisumarlina Ningsih.
Menurut Sarkawi yang lahir di RT 06 RW 03 dusun padurekso desa kalianget Timur kecamatan Kalianget,sejak tahun 2016,masalah tersebut sudah di sorot, dan di tolak oleh beberapa masyarakat yang ada di lingkungan RT,
Dan sudah di lakukan investigasi melalui pemerintah desa Kalianget timur, dan camat Kalianget, Terkait munculnya 4 sertifikat (SHM) tersebut.
Dan selanjutnya tim melakukan audensi dengan pertanahan(BPN ) Sumenep.dan di lakukan sorfe kelokasi oleh petugas BPN Sumenep bersama penegak hukum polres Sumenep
Untuk membuktikan titik kordinatnya,
Namun masalah tersebut pihak BPN Sumenep, sampai berita ini belum menentukan apakah sertifikat atau SHM tersebut, yang di keluarkan sudah sesuai dengan aturan yang ada terkait dengan ruang bawah laut tersebut,
Dari itu Sarkawi minta kementerian pertanahan dan kementerian kelautan dan perikanan sekalian DPR RI, menyikapi adanya terbitnya sertifikat atau SHM yang di keluarkan oleh BPN kabupaten Sumenep tersebut
SARKAWI PERWAKILAN SUMENEP
