Pontianak, 30 Mei 2025 – TargetNews.id Kalimantan Barat kini bukan hanya dikenal sebagai wilayah strategis di perbatasan, tetapi juga dituding menjadi pintu gerbang utama masuknya barang-barang ilegal ke Indonesia. Sorotan tajam datang dari Dr. Herman Hofi Mumawar, pengamat hukum dan kebijakan publik Kalbar, yang menyebut Kalbar sebagai “batu pertama” dalam rantai penyelundupan nasional.
Bahkan ada kesan bahwa Kalimantan Barat merupakan pintu gerbang awal bagi peredaran barang-barang ilegal ke seluruh Indonesia,” tegas Dr. Herman saat diwawancarai, Jumat (30/5).
Dengan letak geografis yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Brunei, serta dekat dari Singapura, Kalbar disebut-sebut sebagai jalur basah bagi arus masuk barang ilegal. Mirisnya, dugaan lemahnya pengawasan di sejumlah titik masuk seperti pelabuhan-pelabuhan kecil, jalur tikus darat, dan perairan perbatasan, memperparah situasi.
Bea Cukai dalam Sorotan: Saatnya Diaudit dari Luar
Dr. Herman menilai bahwa instansi Bea Cukai perlu dibongkar kinerjanya secara terbuka dan objektif. Ia mendorong dilakukannya audit eksternal menyeluruh terhadap unit Bea Cukai yang bertugas di wilayah Kalbar.
Audit ini bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk mengetahui sejauh mana kekuatan dan kelemahan mereka dalam menghadapi serbuan barang ilegal yang makin sistematis,” ungkapnya.
Menurutnya, audit harus mencakup short analysis, straight analysis, hingga analisis potensi penyimpangan internal—mulai dari kualitas sumber daya manusia, sistem pengawasan, hingga infrastruktur yang dimiliki.
Jangan sampai sistem pengawasan kita hanya kuat di atas kertas, tapi bolong di lapangan,” tambahnya.
Perang Melawan Penyelundupan Butuh Kolaborasi Nyata. Tak hanya Bea Cukai yang disorot. Dr. Herman juga menegaskan bahwa penanggulangan penyelundupan tak bisa dilakukan sendirian. Diperlukan kerja sama yang solid antara Bea Cukai, TNI, Polri, dan BNN.
Jaringan penyelundupan sekarang bukan main-main. Mereka sudah canggih dan terorganisir. Tidak cukup hanya dengan razia acak,” katanya.
Ia mengapresiasi kiprah TNI yang selama ini konsisten membantu dalam penindakan di wilayah perbatasan, namun menekankan bahwa komunikasi dan koordinasi antarlembaga masih harus diperkuat.
Kerugian Ekonomi, Ancaman Sosial
Lebih dari sekadar merugikan negara secara fiskal, masuknya barang ilegal juga dinilai menghancurkan struktur ekonomi lokal, menekan UMKM, dan membuka celah masuknya narkoba serta barang terlarang lain yang mengancam generasi muda Kalbar.
Kalau kita terus diam dan menganggap ini hal biasa, maka yang akan hancur bukan hanya ekonomi negara, tapi juga masa depan masyarakat perbatasan,” tegasnya.
Desakan Publik: Transparansi atau Krisis Legitimasi. Pernyataan Dr. Herman menjadi sinyal keras bagi pemerintah pusat dan Kementerian Keuangan agar tidak lagi menutup mata terhadap lubang besar dalam pengawasan bea cukai di Kalbar.
Audit eksternal bukan hanya soal laporan dan statistik, tetapi soal mengembalikan kepercayaan publik. Jika Bea Cukai tidak bisa membenahi rumahnya sendiri, maka publik berhak mempertanyakan siapa sebenarnya yang diuntungkan dari diamnya aparat.
(Jono // 98 | Reni – Targetnews.id)
