INDRAMAYU – Dugaan adanya praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) di lingkungan Satpas Indramayu kembali menjadi perhatian publik. Di tengah berbagai upaya pembenahan pelayanan publik yang digaungkan pemerintah, munculnya dugaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan komitmen pemberantasan pungli di lapangan.
Sejumlah pemohon SIM mengaku masih menemukan pihak-pihak yang diduga menawarkan jasa pengurusan dengan janji proses lebih mudah dan lebih cepat. Tawaran itu disebut datang kepada masyarakat yang belum memahami prosedur atau merasa khawatir menghadapi tahapan administrasi yang berlaku.
Ironisnya, kemudahan yang ditawarkan tersebut diduga disertai permintaan sejumlah uang di luar biaya resmi yang telah ditetapkan negara. Kondisi ini memunculkan kesan bahwa masih terdapat ruang bagi praktik-praktik yang berpotensi merusak asas keadilan dan kesetaraan dalam pelayanan publik.
“Kalau mengikuti prosedur resmi seharusnya semua pemohon mendapat pelayanan yang sama. Tetapi ada kesan seolah ada jalur tertentu yang bisa mempercepat proses dengan biaya tambahan,” ungkap salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Apabila dugaan tersebut terbukti benar, maka persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Praktik pungli dan percaloan berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelayanan publik, sekaligus membuka ruang penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi.
Publik pun menilai perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas di sekitar area pelayanan Satpas. Tidak hanya menindak pelaku percaloan, namun juga memastikan tidak ada pihak internal maupun eksternal yang memperoleh keuntungan dari proses pelayanan yang semestinya berjalan transparan dan sesuai aturan.
Keberadaan calo dalam pelayanan SIM selama ini menjadi persoalan klasik yang terus berulang. Karena itu, masyarakat berharap aparat terkait tidak sekadar melakukan imbauan, melainkan juga menghadirkan langkah nyata berupa pengawasan langsung, penertiban menyeluruh, serta penegakan aturan tanpa pandang bulu.
Hingga kini, masyarakat masih menunggu respons dan penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai dugaan tersebut. Transparansi menjadi penting agar tidak muncul spekulasi yang semakin memperburuk citra pelayanan publik. Sebab, pelayanan yang bersih bukan hanya soal kecepatan mengurus administrasi, melainkan juga tentang menjamin bahwa setiap warga memperoleh hak yang sama tanpa harus mengeluarkan biaya di luar ketentuan yang berlaku.
