Oleh: Aceng Syamsul Hadie (ASH)
Aksi demonstrasi mahasiswa yang mengusung lima tuntutan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan bagian dari tradisi kontrol sosial dalam sistem demokrasi. Secara politik, aksi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan terhadap arah kebijakan pemerintah yang dinilai belum mampu menjawab berbagai persoalan ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan.
1. Menghentikan Pemborosan APBN
Tuntutan ini menunjukkan adanya kekhawatiran mahasiswa terhadap efektivitas penggunaan anggaran negara. Dari perspektif politik anggaran, mahasiswa menilai pemerintah harus lebih fokus pada program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat dibandingkan belanja yang dianggap kurang prioritas. Isu ini juga berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pemerintahan.
2. Menurunkan Harga Kebutuhan Pokok dan BBM
Tuntutan ini mencerminkan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Dalam kajian politik, kenaikan harga kebutuhan pokok dan energi sering menjadi indikator yang sangat sensitif karena berpengaruh langsung terhadap tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah. Mahasiswa berusaha menjadi saluran aspirasi kelompok masyarakat yang terdampak inflasi dan menurunnya daya beli.
3. Menghentikan Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih
Tuntutan ini merupakan kritik terhadap prioritas kebijakan pemerintah. Sebagian mahasiswa menilai program-program tersebut memerlukan evaluasi menyeluruh terkait efektivitas, tata kelola, sumber pendanaan, serta potensi penyimpangan anggaran. Namun, dari sudut pandang pemerintah, program-program tersebut merupakan instrumen pembangunan sosial dan ekonomi yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat ekonomi desa. Karena itu, isu ini lebih tepat dipahami sebagai perdebatan mengenai prioritas dan efektivitas kebijakan publik.
4. Menolak Militerisme di Ranah Sipil
Tuntutan ini berakar pada kekhawatiran mengenai semakin besarnya peran unsur militer dalam jabatan-jabatan sipil. Dalam perspektif demokrasi, mahasiswa mengingatkan pentingnya menjaga prinsip supremasi sipil agar institusi sipil tetap menjadi pengambil keputusan utama dalam pemerintahan. Isu ini memiliki sensitivitas historis karena berkaitan dengan pengalaman masa lalu Indonesia.
5. Mendesak Presiden Mengakui Kesalahan Pemerintah
Secara politik, tuntutan ini menunjukkan adanya persepsi bahwa pemerintah kurang responsif terhadap kritik publik. Mahasiswa menghendaki adanya sikap keterbukaan, evaluasi diri, dan akuntabilitas dari pemegang kekuasaan. Dalam negara demokrasi, pengakuan terhadap kekurangan atau kesalahan kebijakan sering dipandang sebagai bagian dari kepemimpinan yang bertanggung jawab.
Analisis Politik yang Lebih Luas
Aksi ini tidak hanya dapat dibaca sebagai protes terhadap kebijakan tertentu, tetapi juga sebagai indikator hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil. Demonstrasi mahasiswa sering menjadi “alarm politik” yang menandakan adanya jarak antara persepsi pemerintah dan aspirasi sebagian masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah kemungkinan akan melihat tuntutan tersebut sebagai kritik yang perlu ditanggapi melalui dialog, penjelasan kebijakan, atau evaluasi program. Keberhasilan pemerintah dalam merespons aspirasi mahasiswa akan berpengaruh terhadap tingkat legitimasi politik dan kepercayaan publik ke depan.
Kesimpulan
Demonstrasi mahasiswa dengan lima tuntutan tersebut merupakan bentuk partisipasi politik yang sah dalam sistem demokrasi. Inti dari tuntutan mereka berpusat pada tiga isu utama: ekonomi rakyat, tata kelola pemerintahan, dan kualitas demokrasi. Terlepas dari setuju atau tidak terhadap substansi tuntutan tersebut, aksi mahasiswa menunjukkan bahwa ruang kritik dan pengawasan terhadap kekuasaan tetap hidup, yang merupakan salah satu ciri penting negara demokratis.[]**
**) Penulis,
Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM.
Ketua Dewan Pembina Pusat ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional)
