SURABAYA – Penguatan ekonomi nasional tidak selalu harus dimulai dari pusat. Bagi Senator DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama, justru daerah memiliki peran besar dalam membangun ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.
Gagasan tersebut ia dorong melalui konsep otonomi daerah yang berkeadilan. Menurut Lia, setiap daerah memiliki karakter, kebutuhan, serta potensi sumber daya yang berbeda. Karena itu, kebijakan pembangunan tidak seharusnya diseragamkan.
“Daerah harus diberi ruang untuk mandiri. Otonomi daerah sejak awal dirancang untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan sekadar bergantung pada pusat,” tegas Lia.
Perempuan yang akrab disapa Ning Lia itu menilai, keadilan dalam otonomi daerah tidak selalu identik dengan pemerataan. Yang lebih penting adalah bagaimana distribusi ekonomi disesuaikan dengan kebutuhan dan kekuatan masing-masing daerah.
Dengan pendekatan tersebut, daerah diharapkan tidak hanya menjadi penerima kebijakan pembangunan dari pemerintah pusat, tetapi mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dari bawah.
Lia juga menyoroti perkembangan kebijakan otonomi daerah pascareformasi. Ia melihat adanya sejumlah regulasi yang berpotensi mempersempit ruang gerak pemerintah daerah.
Menurutnya, pemerintah pusat semestinya lebih fokus pada kebijakan makro dan strategis nasional. Sementara pemerintah daerah perlu mendapatkan ruang yang cukup untuk mengelola pelayanan publik serta pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
Sebagai akademisi sekaligus politisi, Lia mengaitkan pandangannya dengan prinsip desentralisasi. Pemerintah daerah, kata dia, seharusnya menjadi garda terdepan dalam merespons persoalan masyarakat.
“Kalau daerah memiliki kapasitas dan kewenangan yang kuat, pemerintah daerah bisa lebih cepat membaca kebutuhan masyarakat dan mengambil langkah yang sesuai,” ujarnya.
Ia juga menyoroti sejumlah regulasi yang dinilai perlu dievaluasi karena dapat membebani daerah. Di antaranya terkait pembatasan belanja pegawai dalam APBD serta persoalan tumpang tindih kewenangan, termasuk dalam pengelolaan ruang laut.
Bagi Lia, kejelasan pembagian kewenangan menjadi salah satu kunci agar pemerintah daerah dapat bekerja secara optimal tanpa terjebak persoalan regulasi.
Dikenal sebagai politisi perempuan yang vokal, Lia juga tercatat sebagai anggota DPD RI nonpetahana dengan perolehan suara tertinggi secara nasional. Latar belakang akademiknya membuat berbagai gagasan yang disuarakannya kerap dipadukan dengan pendekatan teoritis dan realitas sosial di lapangan.
Ia pun konsisten membawa isu penguatan ekonomi daerah, tata kelola pemerintahan hingga keadilan fiskal ke tingkat nasional.
“Melalui konsep otonomi berkeadilan, kita berharap daerah tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi menjadi subjek utama dalam menciptakan ekonomi yang berkelanjutan bagi masa depan bangsa,” pungkasnya.
(Anil)
